Berita

Wakil Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI Ahmad Syahirul Alim/Net

Politik

Bakornas LKBHMI Laporkan Bupati Takalar ke KPK

SABTU, 26 SEPTEMBER 2020 | 05:45 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Hasil audit Badan Pemeiksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada Desember 2019 lalu menjadi bahan aduan dugaan tindak pidana korupsi ke KPK.

Pihak yang mengajuka aduan ini adalah Badan Kordinasi Nasional Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI).

Wakil Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI Ahmad Syahirul Alim menyatakan, pihaknya membawa laporan pengaduan laporan keuangan yang terjadi di Kabupaten Takalar karena mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang di keluarkan BPK.


"Setelah BPK melakukan pemeriksaan keuangan ada beberapa catatan yang dikeluarkan dan menurut kami, itu wajib di tindak lanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi (Tipikor)," ujar Syahirul di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (25/9).

Lebih lanjut, Syahirul menduga hasil audit BPK yang menilai wajar dengan pengecualian erat kaitannya dengan Bupati Takalar, Syamsari Kitta. 

Pasalnya, ia mencatat 6 poin temuan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar. Pertama, pertanggung jawaban belanja UP/GU/TU oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan.

Kedua, Penyajian nilai investasi permanen pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. BPRS Surya Sejati Palleko, PT BPR Gerbang Masa Depan dan Perusahan Daerah Panranuangku tidak didukung dengan laporan keuangan yang telah di audit.

Ketiga, Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 1.978.144.486,00 tidak sesuai ketentuan. Keempat, kelebihan pembayaran atas empat paket pekerjaan sebesar Rp 225.265.680,79. Kelima, realisasi belanja atas pekerjaan peningkatan jalan beton yang bersumber dari DAK tidak sesuai ketentuan.

Serta keenam, penerimaan dan pembayaran pokok pinjaman RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle sebesar Rp 18.000.000.000,00, pembayaran bunga dan biaya kredit masing-masing sebesar Rp 84.791.666,00 dan Rp 113.075.000,00 tidak di anggarkan pada APBD dan tidak disajikan pada LKPD Pemkab Takalar.

"Menurut kami poin-poin ini harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan oleh KPK. Maka, kami dari Bakornas LKBHMI PB HMI meminta KPK bisa mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Takalar," demikian Ahmad Syahirul Alim.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya