Berita

Mantan Direktur Operasi AirNav Indonesia, Wisnu Darjono/RMOL

Nusantara

Lalu Lintas Penerbangan Sepi, AirNav Indonesia Harus Cari Inovasi Menekan Pengeluaran

JUMAT, 25 SEPTEMBER 2020 | 16:07 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

AirNav atau Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia menjadi salah satu pihak yang dibuat pusing dengan pandemi Covid-19.

Lalu lintas penerbangan yang sepi membuat AirNav harus memutar otak, mencari inovasi-inovasi baru untuk menekan pengeluaran.

Mantan Direktur Operasi AirNav Indonesia, Wisnu Darjono mengurai, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh lembaga tersebut untuk menekan pengeluaran, sembari terus meningkatkan kualitas layanan.


"Saya pikir dalam situasi krisis seperti ini, aviation leader harus mampu mencari cara untuk bagaimana meningkatkan kinerja," ujar Wisnu dalam webinar Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI) bertajuk "The Contribution of Indonesia Aviation Industry Toward Escaping From Covid-19 Pandemic" pada Jumat (25/9).

Wisnu mengatakan, AirNav Indonesia dapat melakukan pengembangan produk dengan mengandalkan IT dan teknologi-teknologi penerbangan mordern.

"Dalam hal ini contoh memanfaatkan rute PBN (Performance Based Navigation) yang mengandalkan satelit, kemudian juga memanfaatkan ANSP (Air Navigation Service Provider) untuk mengurangi pengeluaran," terangnya.

Selain itu, Presiden The Center Strategic for Aviation Studies (CSAS) tersebut juga mengatakan, penggunaan listri harus dikurangi untuk menekan cash.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 ini juga dapat dimanfaatkan oleh AirNav untuk melakukan evaluasi penggunaan civilian enclave airport, yaitu memisahkan penggunaan bandara sipil dan militer.

"Mengevaluasi modal seperti di Kualanamu. Jadi airport militer khusus militer, airport sipil untuk sipil. jadi pengeluarannya lebih kecil," tambahnya.

Inovasi-inovasi tersebut sangat diperlukan oleh AirNav yang tidak mendapatkan jatah dari APBN sementara lalu lintas penerbangan saat ini sangat sepi.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya