Berita

Mantan Panglima TNUI, Gatot Nurmantyo saat ulas alasan kebangkitan PKI/Repro

Politik

Ini Alasan Gatot Nurmantyo Yakin PKI Gaya Baru Semakin Nyata

KAMIS, 24 SEPTEMBER 2020 | 22:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan sejumlah alasan bahwa bahaya laten komunis gaya baru semakin nyata.

Keyakinannya itu diungkapkan Gatot dalam wawancara ekslusif di salah satu stasiun televisi swasta nasional pada Kamis (24/9).

"Semakin hari semakin real. Tidak usah mundur ke belakang, mulai dari 2008 aja sudah tidak ada pelajaran G30S PKI," ujar Gatot Nurmantyo.


"Kemudian, langsung saja deh yang jelas-jelas Ribka Tjiptaning mengatakan bahwa aku bangga menjadi anak PKI. Kemudian menyatakan bahwa peristiwa G30S/PKI itu adalah pelakunya yang membantai adalah TNI," sambungnya.

Gatot juga menyebut bahwa anak-anak dan keturunan PKI banyak yang masuk PDI Perjuangan dari cabang hingga pengurus pusat.

"Kemudian mengatakan bahwa anak-anak keturunan PKI itu masuk di PDIP mulai dari cabang sampai dengan Pusat," kata Gatot.

Teranyar, lanjut Gatot, kebangkitan PKI itu semakin nyata dengan adanya upaya menyelinap ke dalam perundang-undangan melalui RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Di mana sejumlah Pasal mengindikasikan PKI.

"Yang teraktual yang tidak terbantahkan, karena memang PKI atau komunis itu tidak bisa terlihat tapi bisa dirasakan. Contohnya RUU HIP, Pasal 7 Ayat 2 itu mengajukan Trisila; Nasionalisme, Sosial Demokratik dan Ketuhanan Yang Berkebudayaan, nomor tiga. Bahkan dipres jadi Ekasila. Kemudian, pada Pasal 5 Ayat 1 bahwa sendi pokoknya adalah keadilan sosial," tuturnya.

"Mari kita lihat. Bahwa di dalam Pancasila yang pertama adalah Ketuhanan YME makanya dikuatkan lagi di UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 dasar adalah Ketuhanan YME," imbuhnya.

Menurut Gatot, yang dikatakan sendi pokok keadilan sosial itu sama dengan manifestasi petinggi PKI, DN Aidit pada tahun 1963.

"Bayangkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Yang tadinya menjadi dasar adalah Ketuhanan YME menjadi keadilan sosial," urainya.

"Ini jelas, jelas saya punya keyakinan yang utuh," imbuh Gatot.

"Kemudian, ingat TAP MPRS XXV 1966 tidak dimasukkan dalam dasar. Tidak ada dalam RUU HIP. Yang melarang organisasi Komunisme Leninisme Marxisme. Kan gitu. Nah inilah upaya menghapus TAP MPR tidak bisa, diganti dengan RUU. RUU HIP kan satu indikasi yang saya sinyalir bahwa itu kebangkitan Neo PKI, Neo Komunis," demikian Gatot Nurmantyo.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

UPDATE

Hindari Work From Home Jumat dan Senin

Kamis, 26 Maret 2026 | 02:13

Permainan Kubu Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Makin Ngawur

Kamis, 26 Maret 2026 | 02:11

Prabowo Perintahkan Bahlil Cari Sumber Pendapatan Sektor Mineral

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:37

RS Jiwa Dipenuhi Pecandu Game Online dan Judol

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:14

Buntut Penangguhan Yaqut, Kasus Kuota Haji Bisa Berlarut-larut

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:01

Tiket Taman Margasatwa Ragunan Tetap Dipatok Rp4 Ribu

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:28

Prabowo Pacu Hilirisasi dan Ketahanan Energi

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:19

Pelanggaran Personel BAIS TNI Tidak Berdiri Sendiri

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:05

Satgas PRR Percepat Penyelesaian Hunian Tersisa

Rabu, 25 Maret 2026 | 23:25

MBG cuma 5 Hari Potensi Hemat Rp40 Triliun per Tahun

Rabu, 25 Maret 2026 | 23:22

Selengkapnya