Berita

Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies, Ngasiman Djoyonegoro/Net

Politik

Pengamat Intelijen: Demi Rakyat, Paslon Harus Patuhi Larangan Kampanye Rapat Umum

KAMIS, 24 SEPTEMBER 2020 | 15:48 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Larangan kampanye melalui rapat umum dan pengerahan massa harus benar-benar diindahkan oleh pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pilkada 2020. Sebab, kampanye metode itu dikawatirkan menciptakan klaster Covid-19 yang membahayakan publik.

“Pilkada harus menjadi pesta politik dan demokrasi yang aman dari bahaya apapun, termasuk Covid-19. Jangan sampai mengorbankan rakyat,” kata Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies, Ngasiman Djoyonegoro dalam keterangannya, Kamis (24/9).

Menurutnya, pilkada 2020 perlu dilakukan dengan kerja sama semua pihak untuk memutus persebaran Covid-19. Terlebih, sampai saat ini kasus Covid-19 nasional belum menunjukkan tren penurunan.


“Pemilu hakikatnya untuk rakyat. Jadi harus dilaksanakan dengan sangat mempertimbangkan kemaslahatan rakyat,” tegasnya.

Larangan kampanye dengan menggelar rapat umum termaktub dalam Pasal 88C PKPU 13/2020 yang telah menjadi kesepakatan seluruh stakeholder penyelenggara Pilkada 2020, yakni DPR, KPU, Bawaslu, dan pemerintah. Atas hal itu, jelasnya, pelanggaran peraturan ini bisa diartikan berlawanan dengan hukum dan keputusan negara.

Di sisi lain, ia juga melihat ada potensi instabilitas keamanan nasional bila klaster Covid-19 terjadi di Pilkada 2020. Hal itu makin menghawatirkan bila merujuk pemetaan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Disebutkan, ada 50 daerah rawan corona tinggi atau sangat mungkin menciptakan klaster Covid-19.

“Dalam kondisi pandemi, sekecil apapun potensi yang bisa mengarah kepada instabilitas keamanan harus dihindari. Karena bisa menambah krisis dan semakin menyengsarakan masyarakat. Cost yang harus dibayar besar,” urainya.

Belum lagi masa transisi politik selalu menjadi momen paling rawan di negeri ini, khususnya terkait keutuhan dan kesatuan bangsa.

“Kalau paslon taat aturan, berarti mereka telah turut menjaga keberlangsungan persatuan nasional. Jangan biarkan pandemi ini menciptakan gejolak politik seperti di Haiti dan Prancis saat wabah HIV dan black death di masa lalu. Kita harus belajar dari sejarah,” tutup pria yang akrab disapa Simon ini.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

UPDATE

Keakraban Prabowo dan Megawati di Hari Lahir Pancasila

Senin, 01 Juni 2026 | 14:21

Hasto Soroti Fiskal hingga Demokrasi Tanggapi Rencana Jokowi Keliling Indonesia

Senin, 01 Juni 2026 | 14:19

Patroli Jalan Kaki Berujung Penangkapan Anggota KKB Intan Jaya

Senin, 01 Juni 2026 | 13:43

PDIP: Kehadiran Megawati di Istana Tak Terkait Oposisi atau Koalisi

Senin, 01 Juni 2026 | 13:38

Prabowo Dorong Transformasi Nasional Menuju Ekonomi Pancasila

Senin, 01 Juni 2026 | 13:37

Keandalan Listrik Jadi Prioritas untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Senin, 01 Juni 2026 | 13:31

Kenapa 1 Juni Ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila? Ini Sejarah dan Alasannya

Senin, 01 Juni 2026 | 13:30

Kontroversi LCC Empat Pilar MPR Berlanjut ke Pengadilan, Sidang Dimulai Besok

Senin, 01 Juni 2026 | 13:24

Kembalikan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Senin, 01 Juni 2026 | 13:24

Lenteng Agung Arah Depok Ditutup hingga Selasa Pagi

Senin, 01 Juni 2026 | 13:21

Selengkapnya