Berita

Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN) Arief Poyuono/Net

Politik

Kelompok Kritis Hanya Akan Komentari Konsekuensi Jangka Pendek Resesi

KAMIS, 24 SEPTEMBER 2020 | 08:28 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kelompok pengeritik pemerintah akan ramai bermunculan seiring resesi yang akan melanda Indonesia. Umumnya, mereka akan mengatakan bahwa selama resesi orang kehilangan pekerjaan, perusahaan bangkrut, dan menunjukan kegagalan Presiden Jokowi dalam mengelola perekonomian saat Covid-19.

Namun demikian, apa yang disampaikan kelompok pengeritik itu hanya konsekuensi jangka pendek.

Begitu tegas Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN) Arief Poyuono kepada redaksi, Kamis (24/9).


Menurutnya, kritikus akan berpendapat bahwa lebih sulit untuk mendapatkan pinjaman karena bank lebih berhati-hati. Tetapi ini sebenarnya adalah hal yang baik orang tidak lagi dapat meminjamkan uang untuk kemewahan yang sebenarnya tidak mampu mereka beli.

Ini juga berlaku untuk pengusaha yang membutuhkan uang untuk memulai bisnis mereka sendiri, bank akan lebih kritis melihat pengajuan pinjaman kredit korporasi. Dim ana selama terjadi pertumbuhan ekonomi banyak bank bank milik BUMN ataupun swasta yang jor joran mengucurkan kreditnya dan malah banyak juga dugaan kredit fiktif terutama di bank bank milik BUMN.

“Banyak perusahaan lebih sukses didirikan selama resesi. Hal ini didukung oleh fakta bahwa setengah dari 500 perusahaan teratas di Amerika Serikat didirikan selama resesi, perusahaan seperti Hewlett-Packard, General Electric dll,” tegasnya.

Terpenting, kata Arief, dengan resesi ekonomi nasional hanya akan berefek jangka pendek terhadap kondisi perekonomian bangsa. Itu juga lebih terjadi di sektor ekonomi formal.

“Tapi akan ada efek positifnya dalam jangka panjang. Selama resesi ada peluang investasi dan inovasi baru yang akan menguntungkan perekonomian dengan bisnis baru yang sehat dan akan menyediakan lapangan kerja untuk masa depan,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya