Berita

Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono/Net

Politik

Tak Lagi Jadi Waketum Gerindra, Arief Poyuono Bentuk LPPC19-PEN Dan Langsung Kritik Anies

RABU, 23 SEPTEMBER 2020 | 12:16 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sikap kritis langsung dilayangkan Arief Poyuono kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra.

Struktur resmi dari Partai Gerindra memang belum diumbar ke publik. Tapi, hampir pasti Arief tidak lagi berada di posisi waketum pendamping Prabowo Subianto.

Kini dia membentuk lembaga baru, namanya Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN). Arief Poyuono menjadi ketua umum dari LPPC19-PEN.


Usai lembaga dibentuk, Arief Poyuono langsung mengkritik kerja Anies Baswedan dalam menangani wabah virus corona atau Covid-19. Khususnya setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan akan ada resesi ekonomi di kuartal III 2020.

Menurutnya, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Airlangga Hartarto sudah berjalan baik. Mulai dari Program Pra Kerja yang sudah masuk gelombang ke-9 , BLT pada buruh yang berpenghasilan UMR, bantuan kredit pinjaman dan restrukturing pinjaman pada sektor UMKM, dan bansos yang terus berjalan.

“Di sisi penanganan Covid-19 juga menunjukan angka kesembuhan pasien yang terus meningkat serta fasilitas penanganan pasien yang makin bertambah,” tegasnya kepada redaksi, Rabu (23/9).

Dia lantas menunjuk hidung Gubernur Anies yang gagal menekan laju sebaran corona. Keteledoran Anies dengan melakukan pembiaran dan terkesan menyepelekan penyebaran Covid-19 saat memasuki new normal di Jakarta menjadi penyebab meningkat jumlah masyarakat yang terdampa.

“Keteledoran Pemprov DKI Jakarta salah satu dengan segera mengizinkan car free day, tidak melakukan kontrol penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan melibatkan aparat keamanan terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas di resto dan pusat pembelanjaan,” ujarnya.

“Termasuk mengizinkan aksi-aksi demo di Jakarta yang sudah tidak mengindahkan protokol kesehatan lagi,” sambung Arief.

Menurutnya, keteledoran itu yang membuat pertumbuhan ekonomi di kuartal III yang seharusnya tumbuh positif 3 persen menjadi tumbuh negatif hingga minus (-) 2, 7 persen.

Populer

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya