Berita

Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono/Net

Politik

Tak Lagi Jadi Waketum Gerindra, Arief Poyuono Bentuk LPPC19-PEN Dan Langsung Kritik Anies

RABU, 23 SEPTEMBER 2020 | 12:16 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sikap kritis langsung dilayangkan Arief Poyuono kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra.

Struktur resmi dari Partai Gerindra memang belum diumbar ke publik. Tapi, hampir pasti Arief tidak lagi berada di posisi waketum pendamping Prabowo Subianto.

Kini dia membentuk lembaga baru, namanya Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN). Arief Poyuono menjadi ketua umum dari LPPC19-PEN.


Usai lembaga dibentuk, Arief Poyuono langsung mengkritik kerja Anies Baswedan dalam menangani wabah virus corona atau Covid-19. Khususnya setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan akan ada resesi ekonomi di kuartal III 2020.

Menurutnya, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Airlangga Hartarto sudah berjalan baik. Mulai dari Program Pra Kerja yang sudah masuk gelombang ke-9 , BLT pada buruh yang berpenghasilan UMR, bantuan kredit pinjaman dan restrukturing pinjaman pada sektor UMKM, dan bansos yang terus berjalan.

“Di sisi penanganan Covid-19 juga menunjukan angka kesembuhan pasien yang terus meningkat serta fasilitas penanganan pasien yang makin bertambah,” tegasnya kepada redaksi, Rabu (23/9).

Dia lantas menunjuk hidung Gubernur Anies yang gagal menekan laju sebaran corona. Keteledoran Anies dengan melakukan pembiaran dan terkesan menyepelekan penyebaran Covid-19 saat memasuki new normal di Jakarta menjadi penyebab meningkat jumlah masyarakat yang terdampa.

“Keteledoran Pemprov DKI Jakarta salah satu dengan segera mengizinkan car free day, tidak melakukan kontrol penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan melibatkan aparat keamanan terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas di resto dan pusat pembelanjaan,” ujarnya.

“Termasuk mengizinkan aksi-aksi demo di Jakarta yang sudah tidak mengindahkan protokol kesehatan lagi,” sambung Arief.

Menurutnya, keteledoran itu yang membuat pertumbuhan ekonomi di kuartal III yang seharusnya tumbuh positif 3 persen menjadi tumbuh negatif hingga minus (-) 2, 7 persen.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya