Berita

Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono/Net

Politik

Tak Lagi Jadi Waketum Gerindra, Arief Poyuono Bentuk LPPC19-PEN Dan Langsung Kritik Anies

RABU, 23 SEPTEMBER 2020 | 12:16 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sikap kritis langsung dilayangkan Arief Poyuono kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra.

Struktur resmi dari Partai Gerindra memang belum diumbar ke publik. Tapi, hampir pasti Arief tidak lagi berada di posisi waketum pendamping Prabowo Subianto.

Kini dia membentuk lembaga baru, namanya Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN). Arief Poyuono menjadi ketua umum dari LPPC19-PEN.


Usai lembaga dibentuk, Arief Poyuono langsung mengkritik kerja Anies Baswedan dalam menangani wabah virus corona atau Covid-19. Khususnya setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan akan ada resesi ekonomi di kuartal III 2020.

Menurutnya, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Airlangga Hartarto sudah berjalan baik. Mulai dari Program Pra Kerja yang sudah masuk gelombang ke-9 , BLT pada buruh yang berpenghasilan UMR, bantuan kredit pinjaman dan restrukturing pinjaman pada sektor UMKM, dan bansos yang terus berjalan.

“Di sisi penanganan Covid-19 juga menunjukan angka kesembuhan pasien yang terus meningkat serta fasilitas penanganan pasien yang makin bertambah,” tegasnya kepada redaksi, Rabu (23/9).

Dia lantas menunjuk hidung Gubernur Anies yang gagal menekan laju sebaran corona. Keteledoran Anies dengan melakukan pembiaran dan terkesan menyepelekan penyebaran Covid-19 saat memasuki new normal di Jakarta menjadi penyebab meningkat jumlah masyarakat yang terdampa.

“Keteledoran Pemprov DKI Jakarta salah satu dengan segera mengizinkan car free day, tidak melakukan kontrol penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan melibatkan aparat keamanan terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas di resto dan pusat pembelanjaan,” ujarnya.

“Termasuk mengizinkan aksi-aksi demo di Jakarta yang sudah tidak mengindahkan protokol kesehatan lagi,” sambung Arief.

Menurutnya, keteledoran itu yang membuat pertumbuhan ekonomi di kuartal III yang seharusnya tumbuh positif 3 persen menjadi tumbuh negatif hingga minus (-) 2, 7 persen.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya