Wapres Bukan Ban Serep, Kamala Harris Harus Siap Jadi Presiden AS

Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) hanya tinggal menghitung hari. Pada 3 November nanti, warga AS akan memilih antara petahana, Donald Trump-Mike Pence atau Joe Biden-Kamala Harris.

Jika dilihat ke belakang, pemilihan Harris sebagai kandidat wakil presiden dari Partai Demokrat muncul ketika AS dilanda protes anti-rasisme besar-besaran.

Hal tersebut membuat Biden dituntut untuk memilih seorang wanita dan minoritas, khususnya orang berkulit hitam, untuk pendampingnya.

Hingga pada 11 Agustus 2020, Biden mengumumkan nama Harris, seorang Senator dari California yang berdarah Asia-Afrika.

Berbicara dalam diskusi virtual RMOL World View bertajuk "Trump Vs Biden: Siapa Masa Depan AS?" pada Senin (21/9), Gurubesar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengatakan, nama Harris tidak serta merta muncul karena ia seorang minoritas.

"Saya yakin kalau Partai Demokrat yang memilih, dia memilihnya tidak hanya berdasarkan wanita dan berwarna. Tetapi juga kriteria, sewaktu-waktu Biden tidak dapat menjalankan tugasnya, dia harus menjadi presiden," terangnya.

Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) itu mengurai, seorang wakil presiden, tidak hanya di AS harus mampu memiliki peran sebagai presiden.

"Jadi ingat nih, kalau mungkin termasuk di Indonesia wapres itu jadi ban serep, sebenernya ga boleh seperti itu cara berpikirnya. Karena kalau sewaktu-waktu ketika presiden mangkat, bergenti, dia akan menggantikan," sambungnya.

Dalam hal dukungan pun, seorang wakil presiden AS memiliki pengaruh yang besar.

Berkaca pada pengalaman pilpres AS tahun 2008, John McCain memilih Gubernur Alaska, Sarah Palin. Ketika itu Palin dianggap tidak akan mampu mengemban tugas presiden, sementara McCain memiliki kondisi kesehatan yang tidak baik.

"Ini yang membuat McCain tidak mendapatkan suara yang dia butuhkan untuk menang. Padahal dia punya posisi yang bagus," tandasnya.