Berita

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim/Repro

Politik

DPR: Nadiem Hilangkan Jati Diri Bangsa Kalau Benar Hapus Pelajaran Sejarah

SENIN, 21 SEPTEMBER 2020 | 03:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Isu soal penghapusan mata pelajaran sejarah bagi pelajar SMA/SMK disoroti anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus.

“Lebih baik Nadiem mengambil alternatif kebijakan lain daripada menghapus mapel sejarah jika memang ingin memperbaiki kurikulum pendidikan SMA,” ujar Guspardi lewat keterangan persnya, Minggu (20/9).

Selain itu, bila isu tersebut benar adanya, maka hal itu sebagai langkah mundur dan justru akan melemahkan visi pendidikan dan mental bangsa.

“Kebijakan itu akan membuat generasi muda Indonesia terancam krisis  identitas yang akan menghilangkan jati diri bangsa dan rasa nasionalisme. Para pelajar seharusnya memahami sejarah dari berbagai versi dan diajarkan dari berbagai tingkatan sehingga peserta didik betul-betul paham arti penting sejarah bangsanya sendiri,” tegasnya.

Dia menambahkan, pelajaran sejarah itu sarat dengan makna dan banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan salah satu kunci pengembangan karakter kebangsaan. Tanpa mengenal sejarah, kata dia, akan mengakibatkan generasi bangsa tidak tahu latar belakang dan tidak mampu melihat perubahan zaman dari masa lalu hingga sekarang.

"Bahkan tanpa mengisahkan sejarah masa lalu, bangsa ini akan berakibat fatal kepada generasi penerus,” tegasnya

Oleh karena itu, dalam merumuskan visi dan misi pendidikan ke depan, Mendikbud seharusnya melakukan kajian mendalam supaya tidak mudah menghilangkan atau menjadikan pelajaran sejarah dari kurikulum sebagai mata pelajaran pilihan.

“Menghilangkan mata pelajar sejarah dalam ‘modus’ menjadi mata pelajaran pilihan bukan mata pelajaran wajib, adalah tindakan yang berbahaya dan mereduksi nilai-nilai kesejarahan terkait keteladanan, kepahlawanan dan nasionalisme akan melemah yang pada akhirnya akan  menciptkan generasi tidak tahu sejarah,” tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Ukraina Lancarkan Serangan Drone di Beberapa Wilayah Rusia

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:03

Bonus Olimpiade Ditahan, Polisi Prancis Ancam Ganggu Prosesi Estafet Obor

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:02

Antisipasi Main Judi Online, HP Prajurit Marinir Disidak Staf Intelijen

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:37

Ikut Aturan Pemerintah, Alibaba akan Dirikan Pusat Data di Vietnam

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:29

KI DKI Ajak Pekerja Manfaatkan Hak Akses Informasi Publik

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:27

Negara Pro Rakyat Harus Hapus Sistem Kontrak dan Outsourcing

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:17

Bandara Solo Berpeluang Kembali Berstatus Internasional

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:09

Polisi New York Terobos Barikade Mahasiswa Pro-Palestina di Universitas Columbia

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:02

Taruna Lintas Instansi Ikuti Latsitardarnus 2024 dengan KRI BAC-593

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:55

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:50

Selengkapnya