Protes Anti-Lockdown Di Inggris Berujung Bentrok, 32 Orang Demonstran Ditangkap

Unjuk rasa anti-lockdown di London, Inggris berujung bentrokan antara aparat dengan demonstran.

Sebanyak 32 orang ditangkap dalam aksi protes menolak tindakan penguncian yang bertujuan untuk memperlambat penyebaran virus corona baru (SARS-CoV-2).

Sebelumnya, pada Sabtu (19/9), lebih dari seribu orang berkumpul di Trafalgar Square. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Boris Johnson tengah mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali beberapa pembatasan ketat di seluruh Inggris.

Sembari membawa spanduk bertuliskan "Covid is a hoax" dan "My body, my choice: No to mandatory marks", para pengunjuk rasa berteriak ke arah polisi.

"Pilih sisi Anda!" teriak mereka, seperti dikutip Reuters.

Beberapa pengunjuk rasa juga menyuarakan penantangannya terhadap skema vaksin wajib karena tidak percaya pada pemerintah, media, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Para polisi sendiri mengatakan, para pengunjuk rasa telah diperintahkan untuk meninggalkan pusat kota Londn tersebut karena dapat membahayakan diri mereka dan orang lain.

“Ini, ditambah dengan kantong permusuhan dan pecahnya kekerasan terhadap petugas, berarti kami sekarang akan mengambil tindakan penegakan hukum untuk membubarkan mereka yang masih berada di daerah tersebut,” kata Kepolisian Metropolitan London dalam sebuah pernyataan.

Di bawah undang-undang yang diberlakukan untuk memperlambat penyebaran infeksi, orang-orang di Inggris tidak diizinkan berkumpul dalam kelompok yang terdiri lebih dari enam orang.

Ada pengecualian untuk protes politik, tetapi hanya jika penyelenggara mengikuti pedoman untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit.

Penyelenggara protes anti-lockdown sebelumnya telah didenda hingga 10 ribu pound.

Sejauh ini, Inggris merupakan negara dengan angka kematian akibat Covid-19 tertinggi di Eropa, yaitu 41 ribu orang meninggal dunia.

Dalam beberapa waktu terakhir, beberapa bagian Skotlandia, Wales, dan Inggris utara mengalami lonjakan kasus Covid-19 yang membuat pemerintah lokal memberlakukan pembatasan terbatas.