Berita

Anggota Dewas KPK, Syamsudiin Haris/Net

Politik

Syamsuddin Haris Terpapar Corona, Kecurigaan ICW Pada Dewas KPK Tidak Terbukti Benar

SABTU, 19 SEPTEMBER 2020 | 17:10 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tudingan Indonesian Corruption Watch (ICW) adanya dugaan tarik ulur kepentingan dengan penundaan putusan sidang etik Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua KPK Firli Bahuri terbukti tak berdasar.

Hal itu terlihat dari fakta situasi pandemi Covid-19 yang masih terus melanda di lembaga antirasuah tersebut. Bahkan menimpa salah satu anggota Dewas KPK yakni Syamsudin Haris.

Pengamat dan Praktisi Hukum Syahrir Irwan Yusuf, menegaskan bahwa fakta tersebut menggugurkan kecurigaan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menduga ada tarik ulur atas penundaan sidang Dewas seperti yang digaungkan di pemberitaan media massa sebelumnya.


“Saya kan selalu sampaikan akan selalu memonitor dan mengamati pernyataan-pernyataan ICW dan MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia). Terakhir ICW dan MAKI ini menduga bahwa penundaan pembacaan putusan sidang etik oleh Dewas KPK diduga ada tarik ulur, ada intervensi (kompromi). Dengan hasil swab test yang menyatakan bahwa salah satu anggota Dewas KPK Pak Syamsudin Harris terpapar dan positif Covid-19, maka kecurigaan dan dugaan tak berdasar oleh ICW dan MAKI tidak terbukti,” tegas Yusuf, Sabtu (19/9).

Yusuf pun mengimbau ICW harus mengedepankan etika yang baik dan jangan berprasangka negatif terhadap Dewas KPK, institusi KPK maupun komisioner KPK.

“Keberadaan ICW sebagai lembaga kontrol baik adanya. Namun sebaiknya ICW juga harus kedepankan etika yang baik dan jauhkan prasangka-prasangka negatif. Jangan kita menuduh pihak lain tidak beretika, tapi dengan sendirinya mereka justru jauh dari unsur kedepankan etika,” tegasnya.

Syamsuddin Haris diketahui ikut mengadili dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri.

Saat ini Syamsudin Haris terkonfirmasi positif Covid-19 dan saat ini dirawat di RS Pertamina, Jakarta sejak Jumat malam (18/9).

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya