Gubernur Jatim, Khofifah saat kunjungi Petrokimia Gresik/Ist
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan ke PT Petrokimia Gresik. Kunjungan ini didasari kelangkaan pupuk di berbagai kabupaten di Jatim.
Pada kunjungan ke salah satu BUMN yang bergerak di bidang pupuk buatan ini, Khofifah mengecek stok kecukupan pupuk di Petro Kimia yang disediakan untuk petani di Jatim.
Ia mengharapkan mendapat solusi atas permasalahan pupuk yang dikeluhkan para petani Jawa Timur. Secara umum stok pupuk aman tetapi butuh tambahan kuota pupuk bersubsidi.
"Kita mencoba mencari solusi apa yang saya dengar, apa yang saya lihat di lapangan terkait pemenuhan kebutuhan pupuk jelang musim tanam Oktober bulan depan," demikian kata Gubernur Khofifah saat melakukan kunjungan kerja di Petrokimia Gresik, Kamis sore (17/9).
Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa sebelumnya dirinya melakukan koordinasi-koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi petani.
Beberapa pihak itu diantaranya dengan Irjend Kementan, berbagai Gapoktan serta PLMDH atau Perhimpunan Lembaga Masyarakat Desa Hutan.
"Sebetulnya Minggu yang lalu kami sudah koordinasi dengan pak Dirut dan seluruh jajaran direksi PT Petrokimia Gresik, kemudian kita juga koordinasi dengn Irjen Kementan, saya juga melakukan koordinasi dengan Gapoktan dan PLMDH," ungkapnya.
Khofifah menyampaikan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi para petani adalah kekurangan suplai pupuk, ketidaksesuaian antara kebutuhan pupuk mereka dengan suplai pupuk yang mereka terima.
Khofifah meminta ada sinkronisasi antara kebutuhan petani dan suplai pupuk sesuai e-RDKK.
"Kita mengharapkan PT. Petrokimia Gresik membantu proses sinkronisasi dengan HIMBARA, PEMKAB dan KEMENTAN dari kebutuhan para petani, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan riil para petani di lapangan. Hal ini sebenarnya bukan tugas PT. Petro Kimia, tetapi sebagai BUMN yang memproduksi pupuk , sinkronisasi data dan peta tentu ter-update," harapnya.
Mantan Mensos RI itu menegaskan bahwa ketika mekanisme sudah sesuai maka seyogyanya distribusi pupuk tersalurkan dengan baik dan sesuai kebutuhan.
Sementara itu, alokasi pupuk subsidi oleh pemerintah di tetapkan berdasarkan usulan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun oleh kelompok tani didampingi petugas PPL (penyuluh pertanian lapangan) di lokasi masing-masing.
Sedangkan CPCL adalah petani/kelompok tani yang akan menerima bantuan sarana produksi sesuai dengan luas lahan yang diusahakan dalam kelompok hamparan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Provinsi sesuai pedoman yang ada.
"Selagi CPCL ada, masuk e-RDKK, harusnya distribusi pupuk itu mestinya bisa lebih fokus," ujar Gubernur Khofifah.
Gubernur Khofifah menegaskan kembali perlunya sinkronisasi diantara kebutuhan para petani ini harus sesuai dengan apa yang disuplai oleh pabrik pupuk.
"Mekanisme ini lah yang harus terus kita cari titik temunya jangan sampai pada saat musim tanam kemudian mereka kekurangan suplai pupuk" imbuhnya.
