Wagub Ariza: Pemprov DKI Tidak Pernah Sebut PSBB Total, Itu Persepsi Media

Kebijakan rem darurat yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar sempat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ini terjadi karena ada  kesalahpahaman. 

Salah satunya mengenai penyebutan PSBB total. Padahal, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Pemprov DKI Jakarta tidak pernah menyebut istilah tersebut.

"Perlu diketahui sejak awal kita tidak pernah menyebut ada PSBB total, itu persepsi dari publik atau media, ketika kami akan menarik rem darurat,"  jelasnya saat menjadi narasumber dalam acara Mata Najwa, Rabu malam (16/9). 

Pria yang karib disapa Ariza itu pun membeberkan bahwa rem darurat yang dimaksud sesungguhnya adalah pengetatan secara bertahap. 
 
Sebab dalam PSBB kali ini berbeda dari yang sebelumnya karena masih mengizinkan 11 sektor esensial tetap beroperasi dengan kapasitas 50 persen dan kapasitas di luar itu beroperasi 25 persen. 

"Jadi ada pendapat publik seolah-olah kami ingin memberlakukan PSBB total. Padahal bukan PSBB total tapi PSBB yang diperketat," tegas Ariza

Gubernur Anies Baswedan memutuskan menghentikan PSBB transisi dengan mengembalikan kebijakan PSBB total mulai Senin, 14 September 2020.

Indikator Anies menghentikan masa transisi adalah jumlah kematian dan tingkat keterisian rumah sakit rujukan yang meningkat tajam.