Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/Repro
Entah karena faktor campur tangan buzzer politik atau influencer, patut disayangkan apabila ada pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah dianggap musuh negara lantaran ingin melakukan subordinasi menggulung rezim Joko Widodo (Jokowi).
Padahal, stigmatisasi demikian sangat tidak baik untuk demokrasi di Indonesia.
Demikian disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat mengisi webinar Proklamasi Demokrasi Forum seri-ke 4 (PDF-4) DPP Partai Demokrat bertajuk "Menjaga Demokrasi Kita Di Masa Pandemi" pada Rabu malam (16/9).
"Sangat disayangkan entah ada pengaruh buzzer, influencer atau siapapun yang memgang kendali opini publik ya baik di medsos, setiap ada pihak yang berseberangan dengan pemerintah atau berbeda pendapat atau memberikan masukan kepada pemerintah seolah dianggap ingin menumbang pemerintahan yang sah," sesal Herzaky.
"Ini sebenarnya sebagai suatu stigma yang sangat-sangat jelek sekali, tidak bagus dan tidak baik untuk demokrasi kita," imbuhnya menegaskan.
Menurutnya, labeling semacam ini menjadi salah satu masalah utama dalam demokrasi di tanah air. Di mana ruang untuk berdemokrasi atau pihak yang berbeda pendapat bahkan memberi masukan ke penguasa langsung dicap tidak cinta bangsa Indonesia.
"Bukan lagi untuk mencapai memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Lebih pada dimaknai sebagai pertarungan antara dua pihak antara yang patriot atau tidak patriot, yang cinta bangsa dengan yang anti pada negara ini," ucapnya.
"Seakan-akan kalau misalnya kita berdiri di satu pihak yang berbeda pandangan seringkali dicap sebagai pihak yang tidak cinta dengan negara ini atau berkhianat. Ini adalah labeling yang sangat buruk sekali," sambungnya.
"Agak ngeri juga kalo setiap anak bangsa dikit-dikit masalahnya menggulingkan negara ini takut juga kita ini, kita ini bukan Suriah kok, kita ini Indonesia," kata Herzaky lagi.
Selain Herzaky, narasumber lain dalam webinar tersebut antara lain Aktivis Demokrasi sekaligus Pemred The Jakarta Post Nezar Patria, Pemred Jawapos.com Dhimas Ginanjar Satria Perdana, dan anggota Komisi II DPR RI Fraksi Demokrat Mohammad Muraz.
