Sejumlah kelompok aktivis HAM mendesak PBB luncurkan penyelidikan terkait upaya genosida China terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang/Net
Sejumlah kelompok aktivis kemanusiaan membuat surat terbuka kepada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB berisi desakan untuk meluncurkan penyelidikan terkait genosida terhadap minoritas Uighur di Xinjiang.
Di antara kelompok-kelompok tersebut ada Uighur Human Rights Project yang berbasis di Amerika Serikat (AS) dan Genocide Watch yang ikut memberikan tandatangannya.
Di dalam suratnya, para aktivis menyoroti kamp-kamp pendidikan yang diisi oleh sekitar 1 hingga 1,8 juta minoritas Uighur di Xinjiang. Di sana diyakini terjadi program indoktrinasi politik, penghilangan paksa, penghancuran situs budaya, kerja paksa, tingkat penahanan penjara yang tidak proporsional, hingga pemaksaan pencegahan kelahiran.
"Langkah-langkah tersebut memenuhi ambang batas tindakan genosida di bawah Konvensi Genosida, yang melarang 'pemaksaan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran' di antara kelompok etnis atau agama," sambung surat tersebut, seperti yang dikutip
Reuters pada Selasa (15/9).
Di bawah hukum internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai kejahatan yang meluas dan sistematis. Sementara pembuktian genosida lebih sulit untuk dibuktikan.
Sejauh ini, belum ada tanggapan dari pihak Kementerian Luar Negeri China terkait dengan surat tersebut.
Kepala HAM PBB, Michelle Bachelet pada Senin (14/9) mengatakan, pihaknya tengah mendiskusikan kemungkinan kunjungan ke Xinjiang dengan otoritas China untuk melihat perlakuan terhadap etnis Uighur.
Meski begitu, Bachelet sendiri dianggap tidak menyuarakan isu pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur dalam pidatonya di Dewan HAM PBB yang membuat para aktivis kecewa.
"Pernyataan Bachelet tentang China tidak mengatakan apa-apa tentang substansi, tidak ada kabar tentang kerugian kemanusiaan dari pelanggaran HAM China, termasuk terhadap orang Uighur dan Hong Kong," ujar Sarah Brooks dari Layanan Internasional untuk HAM.
“Sebaliknya, pernyataan tersebut berbicara banyak tentang posisi lemah kantor hak asasi manusia vis-a-vis China,†katanya.
Pada Senin, AS telah mengumumkan larangan impor terhadap produk dari lima entitas tertentu yang diduga terkait dengan aktivitas kerja paksa yang dilakukan oleh China terhadap Uighur.
