Dunia Arab Berpaling, Palestina Mau Tak Mau Harus Berjuang Sendiri

Palestina saat ini tidak bisa lagi mengandalkan dukungan dari negara lain untuk membantunya merdeka. Alih-alih bersatu dan berjuang sendiri.

Pengamat politik dunia Islam, Muhammad Najib mengatakan, keputusan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain untuk mengikuti jalan Mesir dan Yordania dengan melakukan normalisasi hubungan bersama Israel akan menyadarkan Palestina.

Najib menjelaskan, walaupun selama ini 22 negara Arab berusaha untuk membantu Palestina, tetapi ketika dihadapkan pada kepentingan nasional, maka mereka akan mendahulukannya.

"Negara-negara Arab, walaupun berusaha membantu Palestina tetapi nasional interest menjadi prioritas. Nah ketika kedua hal ini tidak berjalan paralel maka mereka lebih memilih kepentingan nasional," ujarnya dalam RMOL World View bertajuk "Siapa Pembela Sejati Palestina?" pada Senin (14/9).

Sehingga, ia katakan, di tengah situasi ini, faksi-faksi yang berseteru di Palestina harus mengesampingkan perselisihannya dulu dan fokus melawan Israel.

"Fatah dan Hamas yang selama ini bertentangan mau tidak mau harus bersatu. Mengedepankan kepentingan bersama dan mengesampingkan perselisihan-perselisihan kecil," ujar mantan anggota Komisi I DPR RI itu.

Seperti yang disampaikan Najib, beberapa waktu terakhir, faksi-faksi yang berseteru di Palestina tengah berusaha untuk bersatu. Hal tersebut dilihat dari pertemuan yang difasilitasi oleh Presiden Mahmoud Abbas pada awal bulan ini.

Pertemuan yang sangat jarang tersebut berhasil dilakukan untuk membahas langkah UEA yang melakukan kesepakatan damai dengan Israel. Di mana Abu Dhabi mengaku, salah satu prasyaratnya melakukan normalisasi hubungan dengan Israel adalah untuk menghentikan aneksasi Tepi Barat.

"Pertemuan kita berada pada tahap yang sangat berbahaya, di mana tujuan nasional kita menghadapi berbagai plot dan bahaya," ujar Abbas.

"Untuk berdiri bersama di tengah-tengah konfrontasi dan perlawanan rakyat yang damai terhadap pendudukan, saya mengundang Anda ke sini untuk menyetujui pembentukan kepemimpinan nasional," sambungnya.