Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo/Net
Amerika Serikat (AS) ikut menyoroti situasi yang terjadi di Laut Mediterani Timur, di mana Turki dan Yunani berselisih atas hak-hak eksplorasi sumber daya di sana.
Setelah mengunjungi Doha, Qatar untuk membahas dialog intra-Afgan, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengunjungi Nicosia untuk bertemu dengan Presiden Siprus, Nicos Anastasiades pada Sabtu (12/9).
Dalam kunjungannya tersebut, Pompeo mengaku prihatin atas tindakan Turki di Mediterania Timur.
"Kami tetap sangat prihatin tentang operasi berkelanjutan Turki untuk mencari sumber daya alam di mana Yunani dan Siprus menegaskan yurisdiksi atas Mediterania Timur," ujarnya seperti dimuat
Bloomberg.
Pernyataan Pompeo tersebut menyusul keputusan AS baru-baru ini yang mencabut sebagian embargo senjata untuk Siprus yang memicu ketegangan baru di kawasan tersebut.
“Pengesampingan sudah lama datang. Kami telah mengerjakannya untuk waktu yang lama, itu konsisten dengan kebijakan Amerika untuk waktu yang sangat lama," ujar Pompeo.
“Kerja sama regional diperlukan untuk ketahanan energi yang tahan lama,†sambungnya.
Ketegangan antara Turki dan Yunani serta Siprus muncul ketika Ankara mengirimkan kapal eksplorasi ke Laut Mediterania Timur. Hal tersebut lalu memantik perselisihan yang sudah lama terjadi dan belum terselesaikan.
Hingga akhirnya Turki dan Yunani saling berselisih dan melaksanakan latihan militer di kawasan tersebut.
Sementara itu, Siprus berusaha membawa penyelesaikan ke meja perundingan.
“Setiap perselisihan di Mediterania Timur harus diselesaikan melalui dialog dan bukan dengan diplomasi senjata-perahu,†kata Anastasiades.
"Kegiatan melanggar hukum, meski berulang kali menyerukan kepada Ankara untuk menahan diri dari tindakan provokatif, harus segera dihentikan," tambahnya.
Siprus sendiri secara efektif dibagi menjadi dua sejak militer Turki merebut sepertiga utara pada 1974, menyusul upaya kudeta di mana junta militer di Athena berusaha untuk menyatukan Siprus dengan Yunani.
Negara yang memproklamasikan diri minoritas Turki di utara, yang hanya diakui oleh Ankara, juga mengklaim hak atas sumber daya energi apa pun yang ditemukan di lepas pantainya.
