Aktivis: Pemaksaan Pilkada Jadi Tanda Rezim Jokowi Takabur

Dorongan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda terus menggema. Kali ini desakan tersebut disuarakan oleh aktivis Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAM Indonesia), Wenry Anshory Putra.

Dia menilai, Pilkada Serentak 2020 yang akan berlangsung di 270 wilayah harus ditunda lantaran pemerintah masih belum mampu mengatasi sebaran corona.

Pilkada yang digelar di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota dikhawatirkan hanya akan menjadi klaster baru dan membuat Indonesia semakin lama keluar dari pandemi.

“Pelaksanaan Pilkada Serentak ini bertepatan dengan pandemi virus Covid-19 yang hingga kini belum berhasil ditanggulangi,” terangnya kepada redaksi, Minggu (13/9).

Dia mengurai bahwa per Sabtu (12/9), Satgas Penanganan Covid-19 telah mencatat sebanyak 214.746 kasus positif dan 8.650 meninggal.

Sementara di satu sisi, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengurai bahwa 109 dokter yang memerangi Covid-19 telah meninggal dunia.

Pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD juga tidak boleh dianggap sepele. Mahfud, sambung Wenry, mencatat ada 59 calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Data-data tersebut harus menjadi pertimbangan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak sangat membahayakan keselamatan rakyat.

“Bila tetap memaksakan untuk dilaksanakan, saya menganggap ini adalah bentuk kesombongan dan ketakaburan rezim Jokowi,” tutupnya.