Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik/Istimewa
Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dengan kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total pada 14 September 2020 mendapat respons dari tiga menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju.
Para pembantu ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menilai, penerapan kembali PSBB bisa berdampak pada ekonomi yang saat ini sudah mulai bergeliat setelah sebelumnya terpukul karena penerapan PSBB Jakarta pada Maret lalu.
Serangan sejumlah menteri terkait PSBB total memperoleh tanggapan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik.
Menurut Taufik, komentar sejumlah menteri yang menganggap seolah-olah apa yang diputuskan Gubernur DKI itu melenceng atau bertentangan dengan pemerintah pusat adalah keliru.
"Kebijakan Anies Baswedan memberlakukan PSBB total dengan mengistilahkan mencabut rem darurat merupakan upaya menyelamatkan warga Jakarta dari makin merajalelanya Covid-19," kata Taufik melalui keterangan tertulis yang diterima Redaksi, Sabtu (12/9).
Menurut Taufik, jumlah warga yang positif Covid-19 terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Ketersediaan kamar rumah sakit di Ibukota bagi pasien Covid-19 juga makin terbatas, dan sangat mungkin akan banyak pasien yang tidak tertampung jika trennya terus meningkat.
Taufik memahami bahwa kebijakan mencabut rem darurat yang diambil Anies yang akan mulai berlaku pada Senin lusa (14/9) akan mempengaruhi roda perekonomian Ibukota.
"Langkah Anies Baswedan ini adalah langkah menyelamatkan nyawa warga Jakarta dan dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19. Dalam pertimbangan Anies Baswedan, nilai nyawa warga jauh lebih berharga dari harta-benda," ungkap Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta ini.
Ditegaskan Taufik, kebijakan PSBB total justru sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo.
Saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Senin lalu (7/9), Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kunci dari membaiknya ekonomi adalah kesehatan yang baik.
Artinya, lanjut Presdien, fokus penanganan Covid-19 adalah masalah kesehatan. Kesehatan harus dinomorsatukan.
Karena itu, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk fokus pada penanganan pencegahan Covid-19 secara baik. Jika aspek kesehatan dalam menangani Covid dapat dilaksanakan dengan baik, masalah ekonomi akan ikut membaik.
"Makanya saya menilai aneh jika sejumlah menteri yang merupakan anak buah Pak Jokowi mengkritik sebuah kebijakan yang sejalan dengan instruksi Presiden. Sangat tidak elok jika menteri mengambil sikap yang berseberangan dengan Presiden dalam prinsip penanganan Covid-19," ujar Taufik.
"Mestinya para menteri tersebut mendukung kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta. Apalagi Jakarta merupakan barometer nasional. Janganlah bersikap tidak adil karena Anies Baswedan yang bicara/mengambil keputusan," sambungnya.
Taufik pun berharap seluruh elemen mau bergandeng tangan dalam menghadapi Covid-19, menyelamatkan nyawa rakyat, dan pada gilirannya memulihkan perekonomian bangsa.
"Sudah saatnya kita mengesampingkan ego sektoral dalam menghadapi masalah bangsa ini," tutup Taufik.
