Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Gengsian, Sejak Awal AHY Sudah Sarankan Lockdown, Tapi Diolok-olok BuzzeRp

JUMAT, 11 SEPTEMBER 2020 | 11:37 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Presiden Joko Widodo dinilai gengsi untuk mengadopsi saran dari pihak lain terkait penaganan Covid-19.

Di saat tingkat penularan corona kembali tinggi, Jokowi tidak mendukung daerah balik ke PSBB total. Melainkan, mendorong kepala daerah melakukan pembatasan sosial skala mikro atau hanya tingkat RW.

"Pak @jokowi ini 'gengsian' mengadopsi saran pihak lain," kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Harahap di akun Twitter miliknya @YanHarahap, Jumat (11/9).


Termasuk, saat Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono yang mengusulkan lockdown di awal-awal.

"Sejak awal Ketum @PDemokrat @AgusYudhoyono sudah sarankan lockdown, malah diolok-olok buzzerp-nya," kata Yan Harahap.

AHY jelas dia, fokus ke permasalahan utama. Permasalahan utama itulah yang harus lebih awal dituntaskan.

"AHY juga pernah minta agar fokus 'memadamkan apinya, bukan sibuk memerhatikan kepulan asapnya'. Tapi? ujar Yan Harahap.

Presiden Jokowi dalam menghadapi tingginya penularan Covid-19 lebih setuju jika menerapkan pembatasan sosial skala mikro atau hanya tingkat RW, karena tidak setiap wilayah di satu daerah zona merah.

Berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menyatakan ibukota akan kembali ke PSBB total, karena situasi wabah di Jakarta saat ini berada dalam kondisi darurat.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya