Berita

Anggota Komisi V DPR RI, Jimmy Demianus Ijie/Net

Politik

Jimmy Demianus: Proses Lelang Proyek Pembangunan Di Papua Jangan Berbelit

JUMAT, 11 SEPTEMBER 2020 | 07:28 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Proses pembangunan infrastruktur di Papua Barat harus dapat dipercepat. Artinya sejumlah proses yang berkaitan dengan lelang tidak perlu berbelit dan harus dipermudah secara persyaratan.

Begitu harapan anggota Komisi V DPR RI, Jimmy Demianus Ijie kepada wartawan, Jumat (11/9).

"Maka proses pelelangan jangan berbelit-belit. Kalau kurang-kurang dikit (persyaratannya) harus ditolerir lah pak, jangan terlalu dipersulit," katanya.


Mempercepat pembangunan di Papua, khususnya Papua Barat, menurutnya harus dipercepat karena adanya tanggung jawab ideologis bahwa negara telah hadir.

"Pembangunan ini bisa menjadi bukti, bahwa ini loh negara hadir, dengan ada pembangunan ini dan pembangunan itu. Jadi jangan karena alasan-alasan teknis menjadi diperlambat,"katanya.

Selain itu, politisi PDIP Perjuangan ini juga menekankan bahwa pembangunan di Papua jangan sampai meminggirkan peran orang asli Papua, terutama terkait proses tender.

Apalagi selama ini, pemenang tender pembangunan di Papua Barat mayoritas adalah mereka yang tidak tinggal di Papua.

"Saya tahu pemenang tender di Papua Barat kebanyakan dari luar Papua. Bahkan mereka juga tidak punya kantor di Papua. Enak sekali, pajaknya dibayar di luar Papua, sedangkan Papua hanya menjadi tempat mencari duit saja,"katanya.

Kondisi terpinggirkannya orang Papua dalam pembangunan itu sangat disayangkan, karena menurut Jimmy, pembangunan infrastruktur bertujuan memperkuat persatuan, hususnya untuk Papua.

"Kita tidak peduli, yang penting Papua harus tetap menjadi bagian dari NKRI, melalui pembangunan infrastruktur yang nyata. Maka mari kita bangun Papua dengan infrastruktur yang baik, yang penting jangan jadikan Papua sebagai tujuan rente," katanya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya