Berita

Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie/Net

Politik

Alvin Lie: PSBB Pilihan Pahit, Tapi Tetap Harus Diambil

KAMIS, 10 SEPTEMBER 2020 | 13:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di awal pandemi Covid-19 memang merupakan pilihan sulit. Namun opsi itu tetap harus diambil demi melindungi rakyat.

Begitu jelas anggota Ombudsman RI, Alvin Lie saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Kamis (10/9).

Pernyataan ini menanggapi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kembali menerapkan PSBB ketat demi menekan sebaran virus corona.


“Pilihan yang pahit. Tapi memang tidak ada pilihan lain. Ini harus dilaksanakan demi melindungi masyarakat luas. Tidak hanya warga DKI, tapi juga seluruh warganegara Indonesia,” tegasnya.

Namun demikian, Alvin Lie mengingatkan agar penerapan PSBB tidak dipandang secara berlebihan. PSBB bukan berarti semua warga dilarang beraktivitas.

Hanya saja ada pembatasan dari pergerakan masyarakat. Misalnya di perusahaan, perkantoran, dan tempat keramaian lain agar tidak terjadi kerumunan.

Alvin Lie tidak memungkiri bahwa semua sektor akan terkena dampak dari penerapan ini. Dampak itu setidaknya pernah dirasakan saat bulan April dan Mei lalu Indonesia menerapkan PSBB. Yang paling terlihat adalah laju ekonomi yang melambat.

“Tapi ini memang pilihan yang harus diambil. Kita tidak punya pilihan dan ini harus berhasil untuk mengadang laju penyebaran Covid-19,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya