Berita

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu/Net

Politik

Dukung PSBB Anies, Said Didu: Pusat Jangan Lagi Tekan DKI Demi Politik

KAMIS, 10 SEPTEMBER 2020 | 10:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total mendapat banyak dukungan. Ini lantaran angka sebaran corona yang terus meningkat dan belum menunjukkan tanda melandai.

“Setuju. Perlu pimpinan tegas,” tegas mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu dalam akun Twitter pribadinya, Kamis (10/9).

Selain mendukung, Said Didu juga meminta pemerintah pusat untuk tidak lagi mengganggu upaya Pemda DKI dalam menyelamatkan warga.


“Mohon agar pemerintah pusat tidak lagi seperti sebelumnya melakukan "tekanan" ke Pemda DKI demi politik. Ingat ini masalah nyawa manusia,” sambungnya.

Pernyataan Said Didu ini cukup beralasan. Sebab di awal pandemi, Anies Baswedan selalu “dijegal” pemerintah pusat dalam membuat kebijakan melindungi warga ibukota.

Mulai dari pembatasan transportasi publik di DKI pada 15 Maret lalu. Sehari berselang, Presiden Joko Widodo langsung menurunkan perintah untuk menormalkan kembali transportasi publik.

Kemudian pada kebijakan Anies melarang pengoperasian bus antar kota antar provinsi (AKAP) di ibukota. Di mana kala itu, Luhut Pandjaitan sebagai pelaksana tugas Menteri Perhubungan langsung melakukan penundaan.

Tidak cukup sampai di situ. Anies Baswedan juga sempat mendapat penolakan saat akan melakukan karantina wilayah di ibukota. Penolakan itu disampaikan pusat memalui Jubir Presiden, Fadjroel Rachman.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya