Berita

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu/Net

Politik

Dukung PSBB Anies, Said Didu: Pusat Jangan Lagi Tekan DKI Demi Politik

KAMIS, 10 SEPTEMBER 2020 | 10:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total mendapat banyak dukungan. Ini lantaran angka sebaran corona yang terus meningkat dan belum menunjukkan tanda melandai.

“Setuju. Perlu pimpinan tegas,” tegas mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu dalam akun Twitter pribadinya, Kamis (10/9).

Selain mendukung, Said Didu juga meminta pemerintah pusat untuk tidak lagi mengganggu upaya Pemda DKI dalam menyelamatkan warga.


“Mohon agar pemerintah pusat tidak lagi seperti sebelumnya melakukan "tekanan" ke Pemda DKI demi politik. Ingat ini masalah nyawa manusia,” sambungnya.

Pernyataan Said Didu ini cukup beralasan. Sebab di awal pandemi, Anies Baswedan selalu “dijegal” pemerintah pusat dalam membuat kebijakan melindungi warga ibukota.

Mulai dari pembatasan transportasi publik di DKI pada 15 Maret lalu. Sehari berselang, Presiden Joko Widodo langsung menurunkan perintah untuk menormalkan kembali transportasi publik.

Kemudian pada kebijakan Anies melarang pengoperasian bus antar kota antar provinsi (AKAP) di ibukota. Di mana kala itu, Luhut Pandjaitan sebagai pelaksana tugas Menteri Perhubungan langsung melakukan penundaan.

Tidak cukup sampai di situ. Anies Baswedan juga sempat mendapat penolakan saat akan melakukan karantina wilayah di ibukota. Penolakan itu disampaikan pusat memalui Jubir Presiden, Fadjroel Rachman.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya