Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

59 Negara Tolak WNI, Saleh Daulay: Pemerintah Harus Kerja Keras Kembalikan Kepercayaan Internasional

RABU, 09 SEPTEMBER 2020 | 16:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Larangan yang diterbitkan 59 negara terhadap kedatangan warga negara Indonesia mendapat tanggapan anggota DPR RI.

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, larangan yang diberlakukan oleh 59 negara terhadap WNI dinilai penting untuk diperhatikan dan disikapi.

“Sebab, larangan tersebut adalah bukti kekhawatiran negara-negara tersebut terkait penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Ini tentu akan berimplikasi pada berbagai sektor, termasuk ekonomi,” ujar Saleh kepada wartawan, Rabu (9/9).

Legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menambahkan, jika warga negara Indonesia tidak boleh masuk ke puluhan negara tersebut akan menimbulkan suatu masalah baru bagi Indonesia.

“Bisa saja, WNI yang mau berkunjung itu untuk menjalankan bisnis dan kegiatan ekonomi. Di tengah pandemik seperti ini, hanya orang-orang yang berkepentingan khusus yang membutuhkan perjalanan ke luar negeri,” ujarnya.

Menurut Saleh, jika negara-negara tersebut melarang WNI masuk ke wilayah mereka, pasti warga negaranya pun akan dilarang berkunjung ke Indonesia.

Implikasinya, kata Saleh, tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia berkurang dan pariwisata akan terkena dampak yang luar biasa. Belum lagi kalau kunjungan tersebut adalah kunjungan bisnis terkait investasi di dalam negeri.

“Dalam konteks itu, pemerintah perlu bekerja keras untuk meningkatkan kepercayaan dunia internasional pada Indonesia. Kita harus membuktikan bahwa penangan Covid-19 di Indonesia berhasil. Dan itu dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO dan lembaga-lembaga kesehatan internasional lainnya,” tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Tim 7 Jokowi Sedekah 1.000 Susu dan Makan Gratis

Selasa, 30 April 2024 | 20:00

Jajaki Alutsista Canggih, KSAL Kunjungi Industri Pertahanan China

Selasa, 30 April 2024 | 19:53

Fahri Minta Pembawa Nama Umat yang Tolak 02 Segera Introspeksi

Selasa, 30 April 2024 | 19:45

Kemhan RI akan Serap Teknologi dari India

Selasa, 30 April 2024 | 19:31

Mantan Gubernur BI Apresiasi Program Makan Siang Gratis

Selasa, 30 April 2024 | 19:22

Anies Bantah Bakal Bikin Parpol

Selasa, 30 April 2024 | 19:07

Bertemu Mendag Inggris, Menko Airlangga Bahas Penguatan Ekonomi Perdagangan

Selasa, 30 April 2024 | 18:44

Dandim Pinrang Raih Juara 2 Lomba Karya Jurnalistik yang Digelar Mabesad

Selasa, 30 April 2024 | 18:43

Raja Charles III Lanjutkan Tugas Kerajaan Sambil Berjuang Melawan Kanker

Selasa, 30 April 2024 | 18:33

Kemhan India dan Indonesia Gelar Pameran Industri Pertahanan

Selasa, 30 April 2024 | 18:31

Selengkapnya