Berita

Pakar hukum tata negara Refly Harun saat jadi narasumber talkshow “Ngobrol Bareng Bang Ruslan” bertajuk “Presidential Threshold Kejahatan Politik” yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/9)/Net

Politik

Refly Harun: Kalau Presidential Threshold Dipertahankan, Cuma Cukong Yang Bisa Ajukan Presiden

SELASA, 08 SEPTEMBER 2020 | 15:35 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen hanya akan membawa malapetaka bagi rakyat Indonesia. Sebab, dapat dipastikan hanya cukong (konglomerat) yang bisa mengajukan jagoan pilihannya menjadi presiden.

Begitu kata pakar hukum tata negara Refly Harun dalam program talkshow “Ngobrol Bareng Bang Ruslan” bertajuk “Presidential Threshold Kejahatan Politik” yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/9).

“Dia (cukong) bisa beli enam partai politik di istana, masing-masing Rp 1 triliun, total Rp 6 triliun, lalu ajukan satu paslon (pasangan calon),” katanya.


Refly mengungkap, dengan PT 20 persen, setiap partai politik akan merasa sebagai perahu. Mereka kemudian menawarkan kepada setiap kandidat calon presiden untuk menumpanginya.

Refly lantas memberikan contoh nyata ketika Rizal Ramli ditawari menjadi presiden di tahun 2014, namun harus membayar setiap partai politik sebesar Rp 300 miliar.

“Bayangkan saja, siapa yang bisa menjadi presiden kalau sudah demikian. Paling tidak yang bisa ya dibayarin cukong, atau si calon memang kaya raya,” ujarnya.

Lebih dari itu, Refly menambahkan, nantinya para cukong juga bisa mengatur tiga partai politik lain yang berada di luar istana alias oposisi untuk mengusung paslonnya sendiri. Mereka diberi modal oleh para cukong, asal memilih kandidat yang tidak populer.

“Cari calon yang nggak kuat-kuat amat, dan terjadi head to head, kita sudah bisa tebak hasilnya,” tandas Refly.

Dengan bermodalkan Rp 9 triliun, para cukong itu kemudian bisa menguasai seluruh republik, tidak hanya aparatnya, melainkan segala sumber daya alam yang terkadung di dalamnya.

“Murah sekali kan, kartu pra kerja saja nilai anggaranya 5,6 triliun,” imbuh Refly.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya