Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono/Net
Sebanyak empat fraksi DPRD DKI Jakarta melakukan aksi walkout (WO) atau keluar dari ruang rapat paripurna DPRD DKI saat Rapat Paripurna Pengesahan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019, Senin kemarin (7/9).
Keempat fraksi itu adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasdem, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Namun demikian, aksi ini tidak dilakukan oleh Fraksi PDI Perjuangan, meskipun partai berlambang banteng moncong putih juga keras melakukan kritik kepada eksekutif.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat berbincang dengan
Kantor Berita RMOLJakarta membeberkan alasan partainya tidak melakukan walkout.
"Pertimbangan pertama merujuk pada UU Pemda. Di mana P2APBD itu meski ditolak pun tidak ada konsekuensi hukumnya," ujarnya pada Selasa (8/9).
"Maka karena tidak ada konsekuensi hukum, maka yang kita lakukan adalah evaluasi. Kalau kita mau melakukan evaluasi, kan tidak mungkin kita walkout," sambungnya.
Evaluasi yang dimaksud PDIP adalah adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah soal efisiensi anggaran APBD 2019. SE tersebut dinilai aneh karena APBD memiliki dasar hukum Peraturan Daerah, yang lebih tinggi dari SE Sekda.
"Dengan dalih efisiensi berdasarkan surat edaran sekda. Sehingga banyak program-program yang akhirnya tidak terealisasi. Itu kan nggak logis. Masak perda digergaji dengan surat edaran sekda?" kata Gembong.
Alasan lainnya adalah karena pelaksanaan APBD 2019 sudah dilakukan evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dinyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Jadi itu dua dasar yang membuat kami PDIP tidak melakukan walkout dalam paripurna penyampaian P2APBD 2019," jelas Gembong
Meski begitu, Fraksi PDIP tetap menghormati 4 fraksi yang memilih untuk keluar dari sidang paripurna. Sebab menurutnya tiap-tiap fraksi memiliki hak masing-masing.
