Berita

Aktivis 1998, Haris Rusly Moti/Net

Politik

Pemerintah Paksakan Vaksin Covid-19 Pada Akhir 2020, Haris Rusly Moti: Bahayakan Rakyat!

MINGGU, 06 SEPTEMBER 2020 | 06:05 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Vaksin Covid-19 yang tengah menjalani uji klinis kembali dikritik publik. Terutama terkait keyakinan pemerintah akan mampu menyediakan vaksin ini mulai akhir 2020 atau awal 2021 mendatang.

Pasalnya, badan kesehatan dunia (WHO) menyatakan tidak bisa berharap vaksin Covid-19 sudah tersedia hingga pertengahan 2021.

"Kami tahu setidaknya enam hingga sembilan (kandidat vaksin) yang telah melalui jalan panjang penelitian. (Bagaimanapun) menilik linimasa yang realistis, kita belum bisa benar-benar berharap untuk bisa melakukan vaksinasi secara luas hingga pertengahan tahun depan," ujar Jurubicara WHO, Margaret Harris, dalam konferensi pers virtual di Jenewa, Swiss, Jumat kemarin (4/9), dikutip AFP.


Pernyataan WHO yang kontras dengan pernyataan pemerintah inilah yang dipertanyakan aktivis 98, Haris Rusly Moti.

Melalui akun Twitter pribadinya, @motizenchannel, Haris Rusly Moti mengaku bingung dengan penjelasan pemerintah yang terkesan bisa menghadirkan vaksin Covid-19 pada akhir tahun ini.

"Sobat, aku bingung, WHO yang katanya pro China saja umumkan tak ada vaksin hingga pertengahan 2021. Lalu apa alasannya Presiden
@jokowi & Menteri BUMN @erickthohir paksakan vaksin akhir 2020? Itu berarti, Indonesia tak pakai protokol WHO. Bahayakan Rakyat," tegas Haris Rusly, Sabtu (5/9).

Vaksin Covid-19 di Indonesia saat ini tengah menjalani uji klinis tahap III yang dilakukan oleh PT Bio Farma dan Universitas Padjadjaran Bandung. Sejumlah relawan telah menjalani tes, termasuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Proses ini diperkirakan butuh waktu sekitar 6 bulan.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya