Gubernur Jatim, Khofifah/RMOL
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa terus berupaya mendongkrak serta mendorong keterlibatan peran serta semua elemen strategis untuk mendorong kebangkitan UMKM dalam mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemik virus corona baru (Covid-19) seperti sekarang ini.
"Saya yakin, sektor UMKM ini yang akan bisa memberikan daya dukung terhadap bangkitnya perekonomian di Jatim," ungkapnya saat menyampaikan keynote speech pada pelantikan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada (Kafegama) Jatim Periode 2020-2023 melalui video conference di Yogyakarta, Sabtu (5/9).
Khofifah mengatakan, pemulihan ekonomi di masa pandemik ini harus mengikutsertakan peran UMKM secara lebih dominan yang telah terbukti sebagai backbone perekonomian di Jatim.
Terlebih, kontribusi UMKM di Jatim dibuktikan dengan 54 persen dari PDRB Jatim.
Ditambahkan, Pemprov Jatim juga menyiapkan anggaran sekitar Rp 454.26 milliar yang digunakan sebagai penguatan kelembagaan, fasilitasi pemasaran, penguatan akses pembiayaan, penguatan produksi restrukturisasi usaha serta penguatan SDM KUKM.
Khofifah memaparkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Populasi UMKM Jatim menurut sensus ekonomi tahun 2016 dan survei pertanian antar sensus 2018 meningkat sebesar 9.78 juta.
Lebih lanjut disampaikan, bahwa Pemprov Jatim memiliki banyak program dimana salah satunya Jatim Puspa. Jatim puspa ini nantinya yang akan membackup penanganan Covid-19 lewat pemberdayaan BUMDes dan usaha ekonomi masyarakat berbasis perempuan kepala keluarga.
"Juga terdapat bantuan yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi seperti permodalan BUMDes, bantuan Presiden produktif usaha mikro hingga fasilitasi standarisasi produk UMKM dan sebagainya," tandas orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.
Selain itu, Khofifah juga menyiapkan beberapa strategi antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) plus dengan sasaran lansia di 10 kabupaten kantong kemiskinan. Utamanya, untuk menjaga basis konsumsi masyarakat guna memperkokoh pondasi perekonomian Jawa Timur.
Di masa pandemik Covid-19 ini, Pemprov Jatim juga menyiapkan program suplemen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Jadi sebesar 50 persen BPNT dari pusat kita tambahkan dari total Rp 200.000 ditambahkan 50 persen menjadi Rp 100.000 sehingga total menjadi Rp 300.000,- kepada seluruh penerima BPNT kepada penerima berbasis kelurahan," terangnya.
Dalam memberikan ketahanan pangan di Jatim, Khofifah berkolaborasi dengan banyak elemen untuk mengoptimalkan peran lumbung pangan Jatim yang mampu menjangkau hingga di 38 kab/kota.
"Adanya pandemik Covid-19 ini memberikan tugas kepada Pemprov Jatim bagaimana pangan ini terjaga dengan aman dan terjangkau dan dipastikan harganya lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di pasaran," terang Khofifah.
"Allhamdulillah pada 26 Agustus 2020 lalu, kami bisa menjangkau di 38 kabupaten/kota dengan menggandeng PT Pos dan ojol dalam rangka memperluas layanan kepada masyarakat dengan perluasan jejaring BUMDES. Dan, Inilah salah satu proses pemulihan berbasis UMKM yang ada di Jatim," imbuhnya.
Selain itu, hadir pula Ketua Umum Kafegama yang juga selaku Gubernur Bank Indonesia Perry Warijiyo, Direktur Bank BNI Bob Tyastika Ananta, EnCiety Business Consultant Kresnayana Yahya, Pelaku UMKM Rahmad Cahyadi dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Difi A. Johansyah.
