Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza/Net
. Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza menolak sanksi baru yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS pada Jumat (4/9). Serangan baru itu menambah gelombang sanksi AS kepada Venezuela sejak Departemen Keuangan memberi sanksi kepada presiden CNE, Indira Alfonzo dan pemimpin oposisi, presiden Majelis Nasional (AN), Luis Parra.
Melalui pernyataan yang diterbitkan di jejaring sosialnya, diplomat Chavista menggambarkan sanksi baru itu sebagai 'agresi intervensionis oleh pemerintah supremasi Washington', seperti dikutip dari Impac to Venezuela, Jumat (4/9).
Arreaza menyatakan bahwa tindakan sepihak baru berusaha untuk 'mencampuri penyelenggaraan pemilihan parlemen yang diatur dalam Konstitusi untuk Desember 2020'.
"Pemerintah Bolivarian Venezuela sekali lagi mengecam agresi intervensionis dari pemerintah supremasi Washington melanggar Hukum Internasional, bermaksud untuk ikut campur dalam pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada Desember 2020," tulis Arreaza pada tweet-nya seraya melampirkan surat pernyataan sikap pemerintah Venezuela.
Sanksi baru ini tidak hanya dijatuhkan pada Parra dan Alfonzo, tetapi juga pada Jaksa Agung Republik, Reinaldo Enrique Muñóz Pedroza dan mantan gubernur negara bagian Anzoátegui, David de Lima Salas.
"Tindakan ilegal Pemerintahan Trump bertujuan untuk mencegah hal yang tak terhindarkan. Tidak ada tekanan eksternal yang dapat mencegah rakyat Venezuela menggunakan hak mereka untuk memilih dan memutuskan nasib mereka dengan cara yang berdaulat.
"Agresi terhadap Presiden Dewan Pemilihan Nasional, dua pimpinan utamanya dan Jaksa Agung Republik, tidak akan mempengaruhi komitmen lembaga-lembaga Negara Venezuela untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan konstitusional dan hukum serta kehendak rakyat," isi surat pernyataan itu.
Arreaza menegaskan, masyarakat Venezuela akan bersama-sama menghadapi agresi baru dari sebuah kerajaan yang terus merosot, yang tidak dapat menjatuhkan martabat putra dan putri Simón Bolivar.
"Rakyat Venezuela adalah masyarakat yang bebas, mandiri dan bertekad untuk mengukir masa depan mereka sendiri dalam demokrasi dan perdamaian. Tidak ada ancaman yang terkait dengan keputusasaan dan kegagalan Gedung Putih yang akan menghambat pelaksanaan penuh sistem demokrasi kita," tegasnya dalam surat pernyataan.
