Berita

Natalius Pigai kritik pernyataan Mendagri Tito Karnavian/Net

Politik

Natalius Pigai: Negara Yang Bisa Atasi Pandemik Covid-19 Adalah Negara Yang Presidennya Jujur

SABTU, 05 SEPTEMBER 2020 | 00:44 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, terkait penanganan Covid-19 di Indonesia mendapat sorotan tajam publik.
Tito mengatakan, negara-negara yang menganut pemerintahan otokrasi atau oligarki mampu lebih efektif dalam menangani pandemik virus corona baru (Covid-19).

Menurut Tito, negara-negara seperti China dan Vietnam yang memiliki sistem pemerintahan otokrasi lebih mudah mengendalikan perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemik. Sebab, kedaulatan negara dipegang oleh satu atau segelintir orang saja.

Namun, pernyataan mantan Kapolri itu tidak diamini Natalius Pigai. Mantan anggota Komnas HAM ini justru menyebut negara yang mampu menangani pandemik adalah negara yang presidennya jujur. Bukan karena sistem pemerintahan yang dianut.

Namun, pernyataan mantan Kapolri itu tidak diamini Natalius Pigai. Mantan anggota Komnas HAM ini justru menyebut negara yang mampu menangani pandemik adalah negara yang presidennya jujur. Bukan karena sistem pemerintahan yang dianut.

"Saya tidak setuju pendapat Mendagri. Mayoritas negara demokratis di dunia telah atasi Covid-19 secara baik karena Presidennya jujur, berintegritas, berwibawa, & disegani," ucap Natalius Pigai melalui akun Twitter pribadinya, Jumat malam (4/9).

Pandangan Pigai tak lepas dari kondisi penyebaran Covid-19 yang masih terus terjadi hingga saat ini. Dan hal itu bukan disebabkan karena Indonesia adalah negara penganut sistem demokrasi. Justru oligarki di Indonesia saat ini sangat kental terasa, meski tidak terlihat secara nyata.

"Di Indonesia semua telah dimulai dengan berbohong, maka Pemda insubordinasi & rakyat apatis," tambahnya.

Sekadar info, penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 di tanah air belakangan tengah menanjak drastis. Bahkan sudah menyentuh angka 3 ribuan kasus dalam satu hari,

Hal ini memang berkaitan dengan makin banyaknya jumlah warga yang menjalani tes, yang secara tidak langsung berdampak terhadap jumlah kasus yang diketahui.

Tapi juga sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia masih belum bisa menangani pandemik ini dengan baik. Dan, hal ini tidak ada hubungannya dengan sistem pemerintahan yang dianut saat ini.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya