Berita

Natalius Pigai kritik pernyataan Mendagri Tito Karnavian/Net

Politik

Natalius Pigai: Negara Yang Bisa Atasi Pandemik Covid-19 Adalah Negara Yang Presidennya Jujur

SABTU, 05 SEPTEMBER 2020 | 00:44 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, terkait penanganan Covid-19 di Indonesia mendapat sorotan tajam publik.
Tito mengatakan, negara-negara yang menganut pemerintahan otokrasi atau oligarki mampu lebih efektif dalam menangani pandemik virus corona baru (Covid-19).

Menurut Tito, negara-negara seperti China dan Vietnam yang memiliki sistem pemerintahan otokrasi lebih mudah mengendalikan perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemik. Sebab, kedaulatan negara dipegang oleh satu atau segelintir orang saja.


Namun, pernyataan mantan Kapolri itu tidak diamini Natalius Pigai. Mantan anggota Komnas HAM ini justru menyebut negara yang mampu menangani pandemik adalah negara yang presidennya jujur. Bukan karena sistem pemerintahan yang dianut.

"Saya tidak setuju pendapat Mendagri. Mayoritas negara demokratis di dunia telah atasi Covid-19 secara baik karena Presidennya jujur, berintegritas, berwibawa, & disegani," ucap Natalius Pigai melalui akun Twitter pribadinya, Jumat malam (4/9).

Pandangan Pigai tak lepas dari kondisi penyebaran Covid-19 yang masih terus terjadi hingga saat ini. Dan hal itu bukan disebabkan karena Indonesia adalah negara penganut sistem demokrasi. Justru oligarki di Indonesia saat ini sangat kental terasa, meski tidak terlihat secara nyata.

"Di Indonesia semua telah dimulai dengan berbohong, maka Pemda insubordinasi & rakyat apatis," tambahnya.

Sekadar info, penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 di tanah air belakangan tengah menanjak drastis. Bahkan sudah menyentuh angka 3 ribuan kasus dalam satu hari,

Hal ini memang berkaitan dengan makin banyaknya jumlah warga yang menjalani tes, yang secara tidak langsung berdampak terhadap jumlah kasus yang diketahui.

Tapi juga sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia masih belum bisa menangani pandemik ini dengan baik. Dan, hal ini tidak ada hubungannya dengan sistem pemerintahan yang dianut saat ini.

Populer

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Preview Belgia Vs Slovakia: Hati-hati Pancingan Emosi

Senin, 17 Juni 2024 | 16:59

Perwakilan Kontraktor Minta Penegak Hukum Periksa Bupati Keerom

Senin, 10 Juni 2024 | 10:37

Dugaan Korupsi Askrida Naik Lidik

Senin, 10 Juni 2024 | 22:37

Bey Machmudin Pastikan Tak Ada Ormas Keagamaan di Jabar yang Kelola Tambang

Rabu, 12 Juni 2024 | 00:19

Bey Machmudin Siapkan Bonus Kontingen Peparnas 2024

Selasa, 11 Juni 2024 | 13:16

Penyidik KPK Sita Handphone Hasto dan Geledah Ajudan

Senin, 10 Juni 2024 | 15:24

UPDATE

Fraksi PDIP Minta Pemerintah Saudi Dilibatkan dalam Evaluasi Haji 2024

Selasa, 18 Juni 2024 | 13:59

Usai Iduladha, Harga Komoditas Pangan Naik Lagi

Selasa, 18 Juni 2024 | 13:57

Penny Burtt jadi Presiden Boeing Asia Tenggara

Selasa, 18 Juni 2024 | 13:55

Rupiah Disengaja Anjlok agar Pemerintahan Prabowo yang Nanggung Beban?

Selasa, 18 Juni 2024 | 13:53

HUT ke-497 Jakarta Dirayakan dengan Ajang Marathon Dunia

Selasa, 18 Juni 2024 | 13:52

Golkar Jakarta Salurkan Puluhan Ekor Sapi dan Kambing Kurban

Selasa, 18 Juni 2024 | 13:46

Tecno Spark 20 Pro 5G Diluncurkan, Ponsel Murah dengan Chipset Dimensity 6080

Selasa, 18 Juni 2024 | 13:45

Bisa Kecanduan Seperti Narkoba, Pelaku Judi Online Harus Direhabilitasi

Selasa, 18 Juni 2024 | 13:36

PKS Bakal Gelar Karpet Merah Buat Anies Tanpa Uji Kelayakan

Selasa, 18 Juni 2024 | 13:33

Elektabilitas Atalia Praratya Berpotensi Terkejar

Selasa, 18 Juni 2024 | 13:26

Selengkapnya