Presiden Mesir Abdel-Fattah al-Sisi/Net
Presiden Mesir Abdel-Fattah al-Sisi bertemu dengan Perwakilan Tinggi Uni Eropa Josep Borrell untuk membahas masalah regional termasuk krisis Libya, Palestina, dan bendungan Ethiopia yang dibangun di Sungai Nil pada Kamis (3/9).
Dalam pertemuan tersebut, Sisi menegaskan kembali posisi tetap Mesir yang mendukung solusi politik untuk krisis Libya yang jauh dari intervensi asing dan keterlibatan milisi bersenjata, menyambut setiap langkah positif yang akan mengarah pada perdamaian, konstruksi, dan pembangunan di Libya.
Berkenaan dengan konflik Palestina-Israel yang telah terjadi selama puluhan tahun, presiden Mesir dan diplomat Uni Eropa sepakat tentang perlunya tindakan kolektif internasional menuju dimulainya kembali negosiasi perdamaian antara Palestina dan Israel.
Dalam pertemuan tersebut Sisi dan Borrell juga menyampaikan aspirasi untuk penyelesaian yang adil dan komprehensif atas masalah Palestina sesuai dengan referensi internasional dengan cara yang mencapai keamanan, stabilitas, dan kemakmuran bagi semua rakyat di kawasan.
Pembicaraan itu juga membahas Bendungan Grand Ethiopian Renaissance (GERD) yang dibangun di Sungai Nil, yang menimbulkan kekhawatiran Mesir bahwa hal itu mungkin memengaruhi bagian tahunan air Nil sebesar 55,5 miliar kubik meter kubik.
"Kepatuhan Mesir terhadap hak atas air dengan mencapai kesepakatan hukum yang seimbang dan mengikat yang menjamin aturan yang jelas untuk pengisian dan pengoperasian bendungan dan mencapai kepentingan bersama semua pihak," katanya, seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (4/9).
Selain itu dia juga menyoroti pentingnya pasokan air bagi Mesir sebagai masalah utama keamanan nasional.
Sementara itu, Borrell menggarisbawahi hubungan yang berbeda antara UE dan Mesir, memuji bobot politik Mesir secara regional dan internasional dan perannya dalam menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.
"Mesir adalah mitra strategis penting bagi Uni Eropa," kata Borell.
Sebelumnya, di hari yang sama Borrell mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry mengenai krisis regional serupa.
