Berita

Logo PDI Perjuangan/Net

Publika

PDIP Gelisah Adanya KAMI

SENIN, 31 AGUSTUS 2020 | 11:19 WIB

SEKURANGNYA tiga tokoh PDIP berkomentar nyinyir akan keberadaan KAMI. Adian Napitupulu bagai kebakaran bulu hidung berkicau soal KAMI yang katanya menggalang kekuatan pasca deklarasi Solo.

Demikian juga dengan tokoh yang baru lompat ke PDIP Kapitra Ampera mencak-mencak bahwa KAMI makar. Disebutnya KAMI berbahaya dengan mengutip butir ke-delapan Maklumat KAMI.

Kapitra seperti awam dan seperti bukan sarjana hukum menyatakan makar atas narasi butir delapan ini:


"Menuntut Presiden untuk bertanggungjawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD, dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia".

Dua hal yang jelas bukan makar dari butir ini pertama bahwa menuntut Presiden bertanggungjawab atas sumpah dan janji jabata In sah-sah saja. Tidak melabrak konstitusi bahkan mendorong kewajjban konstitusional seorang Presiden untuk merealisasikan Pasal 9 UUD 1945.

Kedua bahwa mendesak MPR, DPR, DPD dan MK melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya merupakan  desakan yang bagus sekali.

Lembaga-lembaga negara tersebut sudah semestinya berjalan optimal sesuai dengan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya. Lalu apa yang salah dari narasi Maklumat itu? Tidak ada! Dimana makarnya? Tidak ada juga.

Hanya inferioritas dan ketakutanlah yang menciptakan pandangan negatif atas butir Maklumat tersebut. Dasar pemikiran Kapitra Ampera dapat dikategorikan "obscuur libel" jika dalam sebuah gugatan.
 
Tokoh puncak PDIP yang gamang dan gelisah adalah Megawati. Pidatonya menyinggung KAMI soal banyak yang ingin menjadi Presiden. Entah tudingannya tertuju pada siapa, tidaklah jelas. Yang jelas banyak.

Nah seorang politisi kawakan berpandangan "childish" seperti ini memalukan. Jikapun benar, jika dan hanya jika, maka keinginan menjadi Presiden itu sah sah saja. Seorang sekelas Giring saja telah mendeklarasikan Capres untuk tahun 2024. Tak peduli banyak yang menertawakan.

Apakah nyinyirannya karena bu Mega itu didasarkan karena takut anaknya tersaingi dalam Pilpres?

Yah PDIP meradang. Menyeret isu makar segala pada KAMI. Padahal PDIP lupa bahwa platform perjuangan yang menginginkan Pancasila 1 Juni 1945 mempengaruhi dan menjiwai para penyelenggara negara itu bukan makar?

Berjuang untuk Pancasila 1 Juni 1945 adalah makar dan bagian dari semangat kudeta terhadap Pancasila 18 Agustus 1945.

Para petinggi PDIP tak perlu tunjuk-tunjuk hidung orang lainlah untuk suatu pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Rakyat sudah sangat paham akan kebobrokan rezim yang di "back up" sepenuhnya oleh "the rulling party".

M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik dan kebangsaan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya