Berita

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto/Net

Politik

Jika Membelot Di Pilkada 2020, Kader Golkar Harus Siap Duduk Di Bangku Cadangan

MINGGU, 30 AGUSTUS 2020 | 18:12 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Golkar memastikan para kadernya solid mendukung pasangan calon yang diusung pada Pilkada Serentak 2020.

Untuk itu, Partai Golkar akan bertindak tegas jika ada pimpinan DPRD, fraksi ataupun kader di daerah yang mendukung pasangan lain yang bukan dicalonkan oleh Partai Golkar.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada wartawan usai membuka acara Bimbingan Teknis Pendidikan Politik Partai Golkar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak 2020 di Hotel Pullman, Jakarta, Minggu (30/8).


"Tadi saya sudah bilang di dalam (bimbingan teknis), bahwa kader yang sudah kita usung di pilkada kemudian ada pimpinan daerah, pimpinan DPRD atau fraksi yang berbeda dukungan, maka kita bangkucadangkan dulu," kata Airlangga.

Bahkan, Airlangga menegaskan juga, DPP Partai Golkar akan mengganti pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi yang tidak bekerja atau mendukung calon lain yang bukan diusung dari Partai Golkar pada pilkada 2020.

"Kalau main bola kan kita bangku cadangkan lalu diganti pemain baru. Nanti dari bangku cadangan, bisa kita kembalikan ke lapangan atau kita suruh dia masuk ke ruang ganti. Jadi ini sikap tegas dari DPP," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Menko Bidang Perekonomian itu mengungkapkan, bahwa tolak ukur keberhasilan suatu partai politik adalah kemenangan. Apalagi, pilkada serentak 2020 akan sangat strategis apabila dihadapkan pada pemilu 2024.

"Arti kemenangan bagi Partai Golkar adalah sangat penting dan strategis. Golkar mentargetkan 60 persen kemenangan di pilkada 2020," katanya.

Lebih lanjut, Airlangga juga mengingatkan, jika pada pandemik Covid-19 ini pola kampanye pilkada harus dengan cara yang berbeda. Ia meminta para kadernya untuk menghindari pertemuan langsung dan berkumpul dengan banyak orang.

"Pandemik Covid-19 ini kan membuat kita untuk berpikir dan berbuat dengan cara yang berbeda termasuk juga dalam kampanye nanti. Jadi tidak ada rapat-rapat massal. Menjangkau pemilih bisa melalui campaign digital atau pemanfaatan media dan IT secara tepat guna," pungkasnya.

Acara Bimbingan Teknis Pendidikan Politik Partai Golkar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak 2020 untuk wilayah Sumatera II, Papua dan Papua Barat itu juga dihadiri Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus, Bendahara Umum DPP Partai Golkar Dito Ganinduto, dan para jajaran Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar diantaranya; Agus Gumiwang Kartasasmita, Kahar Muzakir dan Ahmad Doli Kurnia.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya