Soal Hak Politik Orang Marind, Bupati Merauke Fasilitasi 10 Orang Perwakilan Ke Jakarta

Aksi unjuk rasa penolakan bakal calon bupati dari luar suku Marind masih terus digelorakan mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Merauke terkait.

Kamis kemarin (27/8), sejumlah kelompok pemuda dan mahasiswa kembali menggeruduk DPRD Kabupaten Merauke. Mereka mempertanyakan kembali kepada pihak DPRD terkait aspirasi dan tuntutan yang sudah beberapa hari ini disuarakan.

Para pengunjuk rasa pun ditemui langsung Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Merauke, Dominikus Ulukyanan.

“Iya, terkait tuntutan saudara-saudara sekalian, kita sudah terima sesuai kesepakatan yang kita sepakati bersama,” kata Dominikus Ulukyanan saat menemui massa aksi di pekarangan Kantor DPRD Merauke.

“Kita juga sudah bentuk tim untuk perwakilan dari anggota DPRD dan perwakilan dari saudara sekalian untuk kemudian kita akan ke Jakarta bersama-sama bertemu Presiden,” tambahnya, dilansir Kantor Berita RMOLPapua.

Pimpinan DPRD Merauke fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan, pihaknya sudah menghubungi Bupati Merauke untuk memfasilitasi perwakilan massa aksi berangkat ke Jakarta.

Namun, Bupati Merauke yang juga diketahui maju akan kembali bertarung pada Pilkada 2020 ini hanya menyanggupi uang tiket pulang pergi sebanyak 10 orang perwakikan massa aksi.

Sehingga, jika massa aksi menuntut lebih dari 10 orang untuk ikut difasilitasi, maka dirinya mengarahkan langsung menemui Bupati Merauke.

“Dari hasil komunikasi kami dengan bapak Bupati, beliau menyanggupi uang tiket pesawat bolak-balik 10 orang, tapi untuk uang makan dan nginap itu yang belum ada," terangnya.

“Ini perlu kita pikirkan bersama-sama, karena dana kami sendiri di dewan sudah terpotong untuk pendanaan Covid-19,” demikian Dominikus Ulukyanan.