Jaman: Sudah Bukan Eranya Praktik Feodalisme, Istana Harus Atasi Konflik Penggusuran Petani

Masih adanya konflik penggusuran yng dialami para petani menjadi ironi di tengah gencarnya gerakan swasembada pangan yang digaungkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Terbaru, hal yang kontras dengan semangat kedaulatan pangan adalah jeritan para petani Desa Simalingkar dan Desa Sai Mancirim yang menjadi korban gusuran paksa PT Perkebunan Nusantara II.

Berusaha mencari keadilan, ratusan petani pun memilih melakukan aksi dengan berjalan kaki dari kampungnya di Deli Serdang, Sumatera Utara ke Istana Negara, Jakarta.

"Jaman (Jaringan Kemandirian Nasional) mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Serikat Petani Simalingkar Bersatu dan Serikat Tani Mancirim untuk menuntut keadilan kepada Bapak Presiden Joko Widodo," kata Ketua Umum DPP Jaman, A. Iwan Dwi Laksono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/8).

Menurutnya, apa yang dilakukan para petani tersebut merupakan upaya terakhir karena pemerintah daerah tidak mampu memberikan penyelesaian penggusuran di lahan seluas 854 hektare dan area petani Desa Mencirim sekitar 475 hektare.

Petani, kata Iwan, sejatinya merupakan penyangga tatanan negara Indonesia. Maka, semestinya pemerintah pro terhadap kehidupan mereka dan bukan merampas hak-hak mereka.

Ia pun sebenarnya melihat ada opsi atau win-win solution dalam konflik yang terjadi. Pemerintah, kata dia, melalui BUMN-nya dapat memberdayakan petani, memberikan pendampingan, dan akses pemasaran sehingga profit dapat dirasakan bersama.

"Sudah tidak eranya lagi praktik feodalisme penggusuran dan penguasaan lahan oleh pemilik kapital," tandasnya.