Presiden Joko Widodo dianggap terlibat dan berkontribusi merusak demokrasi Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun yang juga penggagas Nurani '98 di acara webinar Nurani '98 bertajuk "75 tahun Merdeka: Maju Keluargamu, Mundur Demokrasiku", Selasa (25/8).
Menurut Ubedilah, dinasti politik di Indonesia tidak ada satu pun yang sukses membuat negara maju ataupun membuat satu provinsi atau kabupaten/kota maju.
"Angka pertumbuhan ekonomi kita coba cek di provinsi-provinsi dinasti itu, angkanya tidak jauh bahkan di angka nasional. Ini kan problem serius. Ini belum dicek kalau sekarang skala nasional kita angka pertumbuhan ekonominya minus 5, di daerah itu seperti apa?," ujar Ubedilah Badrun, Selasa (25/8).
Selain itu kata Ubedilah, sosiologis masyarakat Indonesia juga dinilai sudah rusak. Karena, masyarakat hanya mau memilih ketika ada uang datang.
"Pertanyaannya, darimana uang beredar? Ya uang beredar dari oligarki ekonomi dari para cukong. Kalau itu yang kemudian terjadi, saya meyakini masa depan demokrasi kita akan terus curam. Akan mengalami situasi yang makin memburuk," katanya.
Ubedilah melanjutkan, dinasti politik di daerah juga berpotensi besar merusak indeks demokrasi. Karena, masyarakat tidak diberi kebebasan untuk memilih.
Bahkan kata Ubedilah, masyarakat mendapatkan penekanan dan teror dari para oligarki politik maupun oligarki ekonomi yang memanfaatkan jaringan "kesukuan" maupun jaringan "jawara" hingga ke tingkat desa.
"Jadi birokrasi desa dikuasi, berkongkalikong dengan "jawara", dibiayai oleh oligarki. Mengapa itu berjalan mulus? Karena dinasti. Jadi dinasti dan oligarki dan premanisme politik bekerja efektif, itu yang kemudian membuat satu wilayah itu dikuasi oleh dinasti," terangnya.
"Ketika dinasti politik tumbuh subur, dan di saat yang sama berkolaborasi dengan oligarki, baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik, maka disitu demokrasi akan makin mundur," sambung Ubedilah.
Dengan demikian kata Ubedilah, politik dinasti di daerah tidak ada bukti yang berhasil membuat satu daerah sukses.
"Nah dalam situasi secara fakta empiriknya bahwa dinasti politik itu gagal membangun satu daerah. Ini diperkuat oleh elit politik memberi contoh yang terhormat presiden mendorong anaknya menjadi calon walikota," jelasnya.
Sehingga, lanjutnya, Presiden Jokowi dianggap turut memberikan kontribusi bagi rusaknya demokrasi di Indonesia saat ini.
"Menurut saya Presiden turut berkontribusi merusak demokrasi. Harus tegas begitu, memang faktanya begitu. Kan menjadi calon walikota di Solo kan karena sampai manggil calon lainnya ke Istana, itu menurut saya suatu pelanggaran etis secara politik," bebernya.
"Jadi, luar biasa kompleksitas problem politik kita, ada dinasti politik, ada oligarki politik, oligarki ekonomi, disaat yang sama industri politik berubah menjadi simulacra politik dan dramaturgi politik," pungkas Ubedilah.
