Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

WHO: COVAX Jamin Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 Secara Adil, 172 Negara Nyatakan Siap Berpartisipasi

SELASA, 25 AGUSTUS 2020 | 08:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan sekitar 172 negara terlibat dengan rencana Covax, yang dirancang untuk memastikan akses yang adil ke vaksin Covid-19 secara global.

Untuk rencana ini dibutuhkan lebih banyak dana dan negara-negara sekarang perlu membuat komitmen yang mengikat. Ini juga berarti agar dapat mengamankan dosis vaksin yang cukup untuk melindungi populasi yang paling rentan, seperti petugas kesehatan dan lansia, seperti dikutip dari laman resmi WHO.

Untuk negara-negara yang ingin menjadi bagian dari rencana COVAX global memiliki waktu hingga 31 Agustus untuk menyampaikan pernyataan ketertarikan, kata pejabat WHO, dengan konfirmasi niat untuk bergabung hingga 18 September, dan pembayaran awal jatuh tempo pada 9 Oktober.


"Awalnya, ketika akan ada pasokan terbatas (vaksin Covid-19), penting untuk memberikan vaksin kepada mereka yang berisiko tertinggi di seluruh dunia," ujar Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros juga mengatakan fasilitas itu penting untuk mengakhiri pandemik Covid-19, dan tidak hanya akan mengumpulkan risiko bagi negara-negara yang sedang mengembangkan dan membeli vaksin, tetapi juga memastikan harga dijaga "serendah mungkin".

Program COVAX dibentuk awal tahun ini oleh WHO dan dirancang untuk menyatukan upaya negara-negara anggota guna menjamin kesetaraan akses secara global terhadap vaksin Covid-19, serta perawatan Covid lainnya, begitu vaksin telah dikembangkan dan diizinkan untuk digunakan.

Perdana Menteri Swedia, Stefan Löfven, mengatakan bahwa program ini adalah kunci dan membuka jalan untuk pemulihan pandemik.  

“Ini tidak bisa menjadi perlombaan dengan beberapa pemenang, dan fasilitas COVAX adalah bagian penting dari solusi -memastikan semua negara mendapatkan keuntungan dari akses ke portofolio kandidat terbesar di dunia dan distribusi dosis vaksin yang adil dan merata,” katanya antutias.

Koalisi Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI) yang memimpin penelitian dan pengembangan vaksin COVAX memiliki komitmen bersama untuk mengembangkan tiga vaksin yang aman dan efektif yang dapat tersedia bagi negara-negara yang berpartisipasi dalam COVAX.

Saat ini, ada sembilan kandidat vaksin yang didukung oleh CEPI; tujuh di antaranya sedang dalam uji klinis. Sembilan kandidat vaksin itu perlu melengkapi portofolio dan sedang dievaluasi untuk dimasukkan dalam COVAX.

Lebih lanjut, COVAX akan mempertimbangkan pengadaan vaksin yang melengkapi portofolio dari produsen mana pun di dunia.

“Dalam perebutan vaksin ini, negara-negara bisa saja bertindak sendiri-sendiri lalu ada yang unggul. Atau mereka semua bisa bersatu dan berpartisipasi dalam COVAX, sebuah inisiatif yang dibangun di atas kepentingan pribadi yang tercerahkan tetapi juga kesetaraan, tanpa meninggalkan negara-negara terbelakang,” kata Richard Hatchett, CEO CEPI.

“Hanya dengan mengambil pandangan global kita dapat melindungi mereka yang paling berisiko di seluruh dunia dari efek mengerikan penyakit ini. COVAX dapat mengirimkan vaksin yang dapat mengakhiri pandemik. Namun, COVAX juga membutuhkan negara-negara maju untuk bergabung agar bisa mengatasi kekurangan pendanaan yang serius," tambah Hatchett.

Sejauh ini, ada 80 negara berpenghasilan tinggi yang akan membiayai vaksin dari anggaran keuangan mereka sendiri, yang telah mengajukan 'Pernyataan Minat' sebelum batas waktu 31 Agustus.

Mereka akan bermitra dengan 92 negara berpenghasilan rendah dan menengah yang akan didukung oleh AMC jika memenuhi target pendanaannya.

Bersama-sama, kelompok 172 negara ini mewakili lebih dari 70 persen populasi dunia. Di antara grup tersebut adalah perwakilan dari setiap benua dan lebih dari separuh ekonomi G20 dunia.

Target COVAX pada akhir tahun 2021 bisa menghasilkan dua miliar dosis vaksin yang aman dan efektif yang telah melewati persetujuan regulasi dan / atau prakualifikasi WHO.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya