Soal Isu Reshuffle, Jokowi Harus Beri Kepastian Pada Masyarakat Dan Partai Koalisinya

RMOL.  Dalam situasi pandemik virus corona baru (Covid-19) Presiden Joko Widodo disarankan segera memastikan bahwa tidak akan terjadi perombakan kabinet dalam waktu dekat.

Direktur Eksekutif Indopolling Network Wempy Hadir berpendapat, meski Menteri Sekteratis Negara, Pratikno telah meluruskan soal isu perombakan kabinet pada Sabtu lalu belumlah cukup.

Menurut Wempy kepastian langsung dari Jokowi penting bagi masyarakat dan elite partai pendukung pemerintah agar benar-benar fokus dalam penanganan Covid-19.

"Sebaiknya istana menegaskan bahwa tidak ada rencana reshuffle. Pemerintah sedang serius mengurus dampak Covid-19. Masyarakat mendapatkan kepastian dan partai koalisi juga merasa bahwa posisi mereka aman dan fokus melaksanakan program menanggulangi dampak Covid-19," demikian kata Wempy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/8).

Lebih lanjut, Wempy menilai, keputusan Jokowi menunda perombakan kabinet akan mempercepat kerja penanganan bencana non alam virus corona.

Jika Presiden Jokowi melakukan perombakan maka bisa dipastikan menteri baru akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan leingkungan kerja baru.

"Jika saja reshuffle terjadi, maka akan mengalami sedikit kelambatan dalam melakukan akselerasi kerja. Belum lagi menteri yang baru membutuhkan waktu untuk adaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Jadi sangat tidak efektif melakukan reshuffle di tengah situasi yang sangat sulit saat ini," demikian pendapat politik Wempy.


Selain wacana reshuffle adalah isu lama yang berulang dalam beberapa bulan terakhir, Wempy juga melihat ada kesulitan bagi Jokowi mengeksekusi perombakan karena harus berhadap-hadapan dengan partai koalisi.

"Walaupun presiden mempunyai hak prerogatif dalam mengangkat maupun memberhentikan seorang menteri kabinet, namun secara politis dia mesti memperhitungkan dampak politis dari rencana reshuffle tersebut," pungkas Wempy.