Berita

Ilustrasi/Net

Hiburan

Malaysia Deportasi Pekerja Asal Bangladesh Yang Terlibat Dalam Pembuatan Film Dokumenter Al Jazeera

SABTU, 22 AGUSTUS 2020 | 13:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Malaysia akhirnya mendeportasi seorang pekerja Bangladesh Mohammad Rayhan Kabir yang mengkritik perlakuan pemerintah terhadap migran dalam sebuah film dokumenter yang dibuat oleh salah seorang penyiar Al Jazeera.

Direktur Jenderal imigrasi Malaysia Khairul Dzaimee Daud  mengatakan pria asal Bangladesh itu dideportasi pada Jumat malam (21/8) waktu setempat. Dia tidak menanggapi pertanyaan lebih lanjut tentang mengapa Rayhan dideportasi.

Ditemani petugas imigrasi, dia terlihat melambai dan mengacungkan jempol kepada wartawan di Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Jumat malam, lapor media pemerintah Bernama, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (22/8).


Malaysia menangkap Rayhan yang berusia 25 tahun dan memasukkannya ke dalam daftar hitam untuk memasuki negara itu bulan lalu, setelah beredarnya film dokumenter Al Jazeera pada 3 Juli tentang perlakuan Malaysia terhadap pekerja asing tidak berdokumen selama pandemi Covid-19 yang memicu reaksi keras di negara Asia Tenggara itu.

Pada saat itu, Al Jazeera yang berbasis di Qatar mengatakan hal itu mengganggu karena Rayhan telah ditangkap setelah memilih untuk berbicara tentang beberapa pengalamannya yang jarang terungkap media.

Kelompok hak asasi manusia menuduh pemerintah Malaysia menekan kebebasan media setelah pihak berwenang menginterogasi jurnalis Al Jazeera, menggerebek kantor mereka, dan membuka diri terhadap dugaan penghasutan, pencemaran nama baik dan pelanggaran undang-undang komunikasi.

Malaysia menangkap ratusan orang asing yang tidak berdokumen, termasuk anak-anak dan pengungsi Rohingya, setelah negara itu memberlakukan kuncian untuk menahan penyebaran virus corona.

Sementara itu pejabat Malaysia mengatakan penangkapan itu diperlukan untuk mencegah penyebaran virus, yang oleh aktivis hak asasi manusia dikutuk sebagai perbuatan tidak manusiawi.

Para aktivis juga menyuarakan keprihatinan dan mengatakan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang kini berusia hampir enam bulan telah menahan perbedaan pendapat dengan serangkaian tindakan keras, sebuah tuduhan yang dibantah oleh pemerintah.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

IRGC: Jika Netanyahu Masih Hidup, Kami Akan Memburunya

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:44

Benarkah Membalik Pakaian Saat Dicuci Bikin Baju Lebih Awet?

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:24

Kantor PM Israel Bantah Rumor Netanyahu Tewas

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:12

KPK Isyaratkan Tersangka Baru dari Pihak Swasta di Skandal Kuota Haji

Minggu, 15 Maret 2026 | 14:40

KPK Endus Modus THR ke Forkopimda Terjadi di Banyak Daerah

Minggu, 15 Maret 2026 | 14:02

Zelensky Tuduh Rusia Pasok Drone Shahed ke Iran untuk Serang AS

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:51

LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Aktivis KontraS Korban Teror Air Keras

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:41

Trump Minta Tiongkok hingga Inggris Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:27

Serangan ke Aktivis Tanda Demokrasi di Tepi Jurang

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:20

KPK Bongkar Dugaan THR untuk Polisi, Jaksa, dan Hakim di OTT Cilacap

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:15

Selengkapnya