Berita

Ilustrasi/Net

Hiburan

Malaysia Deportasi Pekerja Asal Bangladesh Yang Terlibat Dalam Pembuatan Film Dokumenter Al Jazeera

SABTU, 22 AGUSTUS 2020 | 13:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Malaysia akhirnya mendeportasi seorang pekerja Bangladesh Mohammad Rayhan Kabir yang mengkritik perlakuan pemerintah terhadap migran dalam sebuah film dokumenter yang dibuat oleh salah seorang penyiar Al Jazeera.

Direktur Jenderal imigrasi Malaysia Khairul Dzaimee Daud  mengatakan pria asal Bangladesh itu dideportasi pada Jumat malam (21/8) waktu setempat. Dia tidak menanggapi pertanyaan lebih lanjut tentang mengapa Rayhan dideportasi.

Ditemani petugas imigrasi, dia terlihat melambai dan mengacungkan jempol kepada wartawan di Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Jumat malam, lapor media pemerintah Bernama, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (22/8).

Malaysia menangkap Rayhan yang berusia 25 tahun dan memasukkannya ke dalam daftar hitam untuk memasuki negara itu bulan lalu, setelah beredarnya film dokumenter Al Jazeera pada 3 Juli tentang perlakuan Malaysia terhadap pekerja asing tidak berdokumen selama pandemi Covid-19 yang memicu reaksi keras di negara Asia Tenggara itu.

Pada saat itu, Al Jazeera yang berbasis di Qatar mengatakan hal itu mengganggu karena Rayhan telah ditangkap setelah memilih untuk berbicara tentang beberapa pengalamannya yang jarang terungkap media.

Kelompok hak asasi manusia menuduh pemerintah Malaysia menekan kebebasan media setelah pihak berwenang menginterogasi jurnalis Al Jazeera, menggerebek kantor mereka, dan membuka diri terhadap dugaan penghasutan, pencemaran nama baik dan pelanggaran undang-undang komunikasi.

Malaysia menangkap ratusan orang asing yang tidak berdokumen, termasuk anak-anak dan pengungsi Rohingya, setelah negara itu memberlakukan kuncian untuk menahan penyebaran virus corona.

Sementara itu pejabat Malaysia mengatakan penangkapan itu diperlukan untuk mencegah penyebaran virus, yang oleh aktivis hak asasi manusia dikutuk sebagai perbuatan tidak manusiawi.

Para aktivis juga menyuarakan keprihatinan dan mengatakan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang kini berusia hampir enam bulan telah menahan perbedaan pendapat dengan serangkaian tindakan keras, sebuah tuduhan yang dibantah oleh pemerintah.

Populer

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

UPDATE

Budi Arie Setiadi Ketar-ketir Gegara Dugaan Korupsi PDNS

Sabtu, 15 Maret 2025 | 01:35

Dugaan Korupsi PDNS Kominfo Diusut

Sabtu, 15 Maret 2025 | 01:28

Kader Gerindra Ajak Warga Manfaatkan Mudik Gratis

Sabtu, 15 Maret 2025 | 01:10

Penerima Bansos Minimal 10 Tahun Ber-KTP Jakarta

Sabtu, 15 Maret 2025 | 00:43

Ini Perjalanan Kasus Korupsi Abdul Ghani Kasuba

Sabtu, 15 Maret 2025 | 00:23

Mantan Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Maret 2025 | 00:02

Menko Airlangga Luncurkan Program Belanja di Indonesia Aja

Jumat, 14 Maret 2025 | 23:43

Jokowi Bisa Bernasib Sama seperti Duterte

Jumat, 14 Maret 2025 | 23:27

Sosok Brigjen Eko Hadi, Reserse yang Dipercaya Jabat Dirtipid Narkoba Bareskrim

Jumat, 14 Maret 2025 | 23:01

Tak Ada Operasi Yustisi Pendatang di Jakarta Usai Lebaran

Jumat, 14 Maret 2025 | 23:00

Selengkapnya