Berita

Ilustrasi/Net

Entertainment

Malaysia Deportasi Pekerja Asal Bangladesh Yang Terlibat Dalam Pembuatan Film Dokumenter Al Jazeera

SABTU, 22 AGUSTUS 2020 | 13:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Malaysia akhirnya mendeportasi seorang pekerja Bangladesh Mohammad Rayhan Kabir yang mengkritik perlakuan pemerintah terhadap migran dalam sebuah film dokumenter yang dibuat oleh salah seorang penyiar Al Jazeera.

Direktur Jenderal imigrasi Malaysia Khairul Dzaimee Daud  mengatakan pria asal Bangladesh itu dideportasi pada Jumat malam (21/8) waktu setempat. Dia tidak menanggapi pertanyaan lebih lanjut tentang mengapa Rayhan dideportasi.

Ditemani petugas imigrasi, dia terlihat melambai dan mengacungkan jempol kepada wartawan di Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Jumat malam, lapor media pemerintah Bernama, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (22/8).


Malaysia menangkap Rayhan yang berusia 25 tahun dan memasukkannya ke dalam daftar hitam untuk memasuki negara itu bulan lalu, setelah beredarnya film dokumenter Al Jazeera pada 3 Juli tentang perlakuan Malaysia terhadap pekerja asing tidak berdokumen selama pandemi Covid-19 yang memicu reaksi keras di negara Asia Tenggara itu.

Pada saat itu, Al Jazeera yang berbasis di Qatar mengatakan hal itu mengganggu karena Rayhan telah ditangkap setelah memilih untuk berbicara tentang beberapa pengalamannya yang jarang terungkap media.

Kelompok hak asasi manusia menuduh pemerintah Malaysia menekan kebebasan media setelah pihak berwenang menginterogasi jurnalis Al Jazeera, menggerebek kantor mereka, dan membuka diri terhadap dugaan penghasutan, pencemaran nama baik dan pelanggaran undang-undang komunikasi.

Malaysia menangkap ratusan orang asing yang tidak berdokumen, termasuk anak-anak dan pengungsi Rohingya, setelah negara itu memberlakukan kuncian untuk menahan penyebaran virus corona.

Sementara itu pejabat Malaysia mengatakan penangkapan itu diperlukan untuk mencegah penyebaran virus, yang oleh aktivis hak asasi manusia dikutuk sebagai perbuatan tidak manusiawi.

Para aktivis juga menyuarakan keprihatinan dan mengatakan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang kini berusia hampir enam bulan telah menahan perbedaan pendapat dengan serangkaian tindakan keras, sebuah tuduhan yang dibantah oleh pemerintah.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Demokrasi Matang dan Tonggak Sejarah Baru di Maroko Pasca-Pemilu 2026

Rabu, 30 September 2026 | 10:27

Komisi IX DPR Dorong Pekerja Platform Digital Masuk RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

Rabu, 30 September 2026 | 10:18

Rupiah Menguat, Intip Proyeksinya Hari Ini

Rabu, 30 September 2026 | 10:07

Prabowo Dorong Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berbasis Pendidikan dan Teknologi

Rabu, 30 September 2026 | 10:04

Trump Ganti Istilah AI jadi Super Intelligence

Rabu, 30 September 2026 | 09:50

Dugaan Suap Bela Parahiyangan Investindo Mirip Perkara Summarecon

Rabu, 30 September 2026 | 09:39

Jokowi Sengaja Tunjukkan KTA PSI di Kandang Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 09:36

Jokowi Menyadari Dirinya dan Gibran Sedang Diserang

Rabu, 30 September 2026 | 09:27

Indonesia Usulkan Mekanisme Koordinasi Lintas Negara Berantas Penipuan Daring

Rabu, 30 September 2026 | 09:27

IHSG Pagi Ini Dibuka Hijau

Rabu, 30 September 2026 | 09:27

Selengkapnya