Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir/Net
Presiden Joko Widodo didesak untuk mencopot Erick Thohir dari jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Desakan itu disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Serikat Buruh Sriwijaya, Ramli Anto setelah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 3.883 karyawan maupun buruh di sejumlah BUMN dan anak perusahaannya, termasuk di Sumatera Selatan (Sumsel).
Menurut mantan Ketua Korwil SBSI Sumsel ini, PHK yang dilakukan di tengah pandemik Covid-19 seperti mempermalukan Presiden Jokowi di hadapan publik. Apalagi PHK dilakukan di tiga perusahaan besar BUMN seperti PT Semen Baturaja, PT Bukit Asam, dan PT Pusri.
Sementara Presiden Jokowi sendiri telah mengimbau perusahaan swasta dan nasional untuk tidak melakukan PHK karyawan.
"Tapi justru di saat yang bersamaan BUMN sebagai perusahaan milik negara malah mem-PHK karyawannya, terlepas mereka karyawan alih daya atau
outsourching,†ujar Ramli Anto kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (21/8).
Secara khusus, Ramli menyoroti adanya PHK terhadap 458 tenaga kerja ahli daya sejak Maret hingga Agustus 2020 yang terjadi di PT Semen Baturaja Tbk, perusahaan BUMN yang berdomisili di Sumsel.
Seharusnya, kata Ramli, perusahaan BUMN menjadi contoh bagi perusahaan swasta dalam mensejahterakan dan memberi kepastian kerja bagi rakyat.
"Kami sangat prihatin dan mengecam keras Erick Thohir, dan kami anggap gagal sebagai Menteri BUMN dengan adanya perusahaan BUMN yang melakukan PHK sepihak. Kami kira PHK tersebut menunjukkan bentuk kegagalan Erick Thohir dalam menjalankan perintah Presiden Jokowi," tegas Ramli.
"Jadi jangan pencitraan di media-media, bicara soal vaksin, soal bantuan UMKM, soal tenaga kerja yang seharusnya menjadi tugas kementerian lain, tetapi di sisi lain untuk tugas pokok di kementerian BUMN saja sudah gagal," sambungnya.
Selain itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan di masa krisis seperti saat ini. Melalui BUMN, pemerintah diharapkan dapat memastikan pekerjaan dan pendapatan para karyawan maupun buruh tidak terhenti atau di-PHK.
"Sehingga menjadi tidak tepat Erick Thohir ditunjuk sebagai ketua pelaksana pemulihan ekonomi nasional, karena untuk di Kementerian BUMN sendiri malah mengambil kebijakan yang menjadi beban Jokowi dan kontraproduktif terhadap rencana pemulihan ekonomi negara," terang Ramli.
Dengan demikian, Ramli mendesak agar Presiden Jokowi segera mencopot Erick Thohir karena telah kehilangan empati terhadap karyawan BUMN dan menjadi beban pemerintah.
"Bahkan kontraproduktif terhadap rencana pemulihan ekonomi negara," pungkasnya.
