Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net
Presiden Joko Widodo merupakan perwujudan kontradiksi mendasar dari Indonesia modern yang menunjukkan produk anomali demokrasi Indonesia.
Begitu tegas Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menanggapi penerbitan sebuah buku dari peneliti asing, Benjamin Ben Bland yang menguliti kepemimpinan Jokowi.
Buku yang berjudul "Man of Contradictions Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia" ini disebut akan menjadi buku panduan strategis bagi para politisi Australia yang berencana menggandeng Indonesia dalam kancah global.
Satyo Purwanto menjelaskan bahwa Jokowi telah terjebak antara demokrasi dan otoritarian. Setidaknya hal itu terlihat dari banyak orang dipenjara akibat penerapan UU ITE secara serampangan.
“Khususnya ketika momen Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019," ujarnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (21/8).
Satyo mengaku sepakat dengan isi buku yang akan diterbitkan peneliti Lowy Institute itu. Terutama pada bagian yang menyoroti pragmatisme pemerintahan Jokowi. Di mana pemerintah lebih mementingkan proyek infrastruktur ambisius daripada nasib rakyat.
"Tidak ditemukan dampak linier dari panjangnya jalan tol dibanding dengan efek terkereknya perekonomian nasional, sehingga jalan tol hanya lebih mempercepat pergerakan orang kaya ketimbang mengerek perekonomian nasional akibat menimbulkan pemicu biaya yang tinggi," jelas Satyo.
Sementara menanggapi kritik tentang penanganan pandemik Covid-19 di Indonesia yang kacau dan semrawut dalam buku itu, Satyo mengatakan bahwa kritik tersebut sudah lama diperkirakan oleh dunia Internasional.
"Contohnya oleh ilmuwan Harvard dan beberapa penelitian oleh lembaga asing bahkan ada survei 100 negara yang dinilai berhasil mengendalikan pandemik. Indonesia berada di nomor 97, maka tidak heran analisis Ben Bland menyebut pemerintah Indonesia ‘menunjukkan banyak sifat terburuknya’ seperti mengabaikan nasihat ahli," terang Satyo.
"Kemudian kurangnya kepercayaan dan penerapan protokol kesehatan pada masyarakat sipil dan kegagalan untuk mengembangkan strategi yang koheren dan kebijakan yang cepat dan tepat," sambung Satyo.
Mantan Sekjen ProDEM ini pun menilai bahwa Jokowi selalu berada dalam dua sisi, yaitu kebebasan atau keterbukaan dan proteksionisme, Islam dan pluralisme, toleransi dan intoleran.
"Kontradiksi ini bukan masalah "kaleng-kaleng" jika situasi ini terus berlanjut dan kesemrawutan penanganan pandemik mengalami kegagalan, hal tersebut menjadi pelumas terjadinya "civil disobedience"," pungkas Satyo.
