Berita

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi/Net

Politik

Survei Indikator Politik: Kinerja Pemprov Lebih Baik Dibanding Pemerintah Pusat

KAMIS, 20 AGUSTUS 2020 | 19:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kinerja pemerintah pusat dinilai lebih buruk bila dibandingkan dengan kerja pemerintah daerah dalam penanganan pandemik Covid-19.

Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia yang mewawancarai 304 tokoh nasional atau pemuka opini pada bulan Juli 2020.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, dari 304 orang yang diwawancarai, hanya 3,9 persen yang menganggap kinerja pemerintah pusat sangat baik, dan 32,9 persen yang menilai baik.


Sementara responden yang menilai kinerja pemerintah provinsi sangat baik sebanyak 6,3 persen, dan yang menilai baik sebanyak 42,8 persen.

"Jika dibandingkan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat itu, elite pemuka opini itu responsnya cendrung lebih positif terhadap provinsi ketimbang pemerintah pusat," ujar Burhanuddin dalam acara rilis survei bertajuk 'Efek Kepemimpinan dan Kelembagaan Dalam Penanganan Covid-19, yang digelar virtual, Kamis (20/8).

Selain itu, jawaban responden yang menilai buruk dan sangat buruk kinerja pemerintah pusat juga lebih besar ketimbang pemerintah provinsi. Di mana, sebanyak 28,6 persen menganggap buruk, dan 6,3 persen snagat buruk. Sementara yang menganggap kerja pemprov buruk ada 19,4 persen dan sangat buruk 6,3 persen.

"Ini temuan yang menurut saya penting buat pemerintah pusat. Kalau ditanyakan sekarang, pemerintah pusat skor kinerjanya di bawah pemerintah provinsi menurut elite," ungkap Burhanuddin.

"Elite cendrung mengapresiasi kineja pemerintah provinsi dibanding pemerintah pusat. Artinya, ada PR nih buat pemerintah pusat," tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya