Berita

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi/Net

Politik

Survei Indikator Politik: Kinerja Pemprov Lebih Baik Dibanding Pemerintah Pusat

KAMIS, 20 AGUSTUS 2020 | 19:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kinerja pemerintah pusat dinilai lebih buruk bila dibandingkan dengan kerja pemerintah daerah dalam penanganan pandemik Covid-19.

Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia yang mewawancarai 304 tokoh nasional atau pemuka opini pada bulan Juli 2020.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, dari 304 orang yang diwawancarai, hanya 3,9 persen yang menganggap kinerja pemerintah pusat sangat baik, dan 32,9 persen yang menilai baik.


Sementara responden yang menilai kinerja pemerintah provinsi sangat baik sebanyak 6,3 persen, dan yang menilai baik sebanyak 42,8 persen.

"Jika dibandingkan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat itu, elite pemuka opini itu responsnya cendrung lebih positif terhadap provinsi ketimbang pemerintah pusat," ujar Burhanuddin dalam acara rilis survei bertajuk 'Efek Kepemimpinan dan Kelembagaan Dalam Penanganan Covid-19, yang digelar virtual, Kamis (20/8).

Selain itu, jawaban responden yang menilai buruk dan sangat buruk kinerja pemerintah pusat juga lebih besar ketimbang pemerintah provinsi. Di mana, sebanyak 28,6 persen menganggap buruk, dan 6,3 persen snagat buruk. Sementara yang menganggap kerja pemprov buruk ada 19,4 persen dan sangat buruk 6,3 persen.

"Ini temuan yang menurut saya penting buat pemerintah pusat. Kalau ditanyakan sekarang, pemerintah pusat skor kinerjanya di bawah pemerintah provinsi menurut elite," ungkap Burhanuddin.

"Elite cendrung mengapresiasi kineja pemerintah provinsi dibanding pemerintah pusat. Artinya, ada PR nih buat pemerintah pusat," tutupnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya