Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi/Net
Kinerja pemerintah pusat dinilai lebih buruk bila dibandingkan dengan kerja pemerintah daerah dalam penanganan pandemik Covid-19.
Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia yang mewawancarai 304 tokoh nasional atau pemuka opini pada bulan Juli 2020.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, dari 304 orang yang diwawancarai, hanya 3,9 persen yang menganggap kinerja pemerintah pusat sangat baik, dan 32,9 persen yang menilai baik.
Sementara responden yang menilai kinerja pemerintah provinsi sangat baik sebanyak 6,3 persen, dan yang menilai baik sebanyak 42,8 persen.
"Jika dibandingkan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat itu, elite pemuka opini itu responsnya cendrung lebih positif terhadap provinsi ketimbang pemerintah pusat," ujar Burhanuddin dalam acara rilis survei bertajuk 'Efek Kepemimpinan dan Kelembagaan Dalam Penanganan Covid-19, yang digelar virtual, Kamis (20/8).
Selain itu, jawaban responden yang menilai buruk dan sangat buruk kinerja pemerintah pusat juga lebih besar ketimbang pemerintah provinsi. Di mana, sebanyak 28,6 persen menganggap buruk, dan 6,3 persen snagat buruk. Sementara yang menganggap kerja pemprov buruk ada 19,4 persen dan sangat buruk 6,3 persen.
"Ini temuan yang menurut saya penting buat pemerintah pusat. Kalau ditanyakan sekarang, pemerintah pusat skor kinerjanya di bawah pemerintah provinsi menurut elite," ungkap Burhanuddin.
"Elite cendrung mengapresiasi kineja pemerintah provinsi dibanding pemerintah pusat. Artinya, ada PR nih buat pemerintah pusat," tutupnya.
