Kritik RAPBN 2021, Pengamat: Kalau Pulihkan Ekonomi Bukan Anggaran Kemhan Dan Polri Yang Naik, Tapi UMKM

Anggaran belanja Kementerian Pertahanan dan juga Polri kembali dinaikan di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021.

Hal ini menuai kritik dari Kepala Institut Harkat Negeri Awali Rizky, karena kedua kementerian dan lembaga (K/L) tersebut tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap pemulihan ekonomi dimasa pandemik Covid-19.

"Ini kenapa ya anggaran kementerian pertahanan dan anggaran polisi yang naik pesat? Dibandingkan ekstremnya kementerian UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)," ujar Awali Rizky dalam diskusi virtual Smart FM, Sabtu (15/8).

Sebagai perbandingannya, ia menyebutkan besaran anggaran Kemenhan di RAPBN 2021 mencapai Rp 137 triliun, lebih besar dari outlook 2020 sejumlah Rp 117,9 trliun.

Sementara anggaran untuk Polri naik dari outlook tahun 2020 sebesar Rp 92,6 triliun menjadi Rp 112 triliun.

"Saya tidak tahu argumen ini ya (anggaran Kemenhan dan Polri naik). Saya sudah banyak bicara ini, stres juga ya. Bagaimana Kementerian Koperasi dan UMKM hanya Rp 198 miliar," sambung Awali Rizky.

"Artinya kalau kita ingin recovery (pemulihan ekonomi) UMKM-nya harus lebih diperhatikan," tandasnya.