Berita

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Soal Ketegangan Di Mediterania, Erdogan: Kami Tidak Akan Mengejar Petualangan Yang Tidak Perlu

JUMAT, 14 AGUSTUS 2020 | 06:36 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

RMOL. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyalahkan Yunani dan pemerintahan Siprus Yunani atas meningkatnya ketegangan di Mediterania Timur.

Alih-alih menyalahkan Turki dan Republik Turki Siprus Utara (TRNC), Erdogan menyebut mentalitas Yunani yang menjadi penyebab ketegangan akhir-akhir ini.

"Bukan Turki yang meningkatkan ketegangan di Mediterania, melainkan mentalitas Yunani dan Siprus Yunani-lah yang berusaha mengabaikan Turki dan Republik Turki Siprus Utara," kata Erdogan, seperti dikutip dari AA, Kamis (13/8).


Erdogan mengulangi seruan Turki untuk berdialog dan bernegosiasi dengan Athena sebagai satu-satunya cara untuk mencapai resolusi di Mediterania Timur untuk solusi yang sama-sama menguntungkan.

"Kami tidak akan pernah mengejar petualangan yang tidak perlu atau memicu ketegangan,"katanya.

Menegaskan bahwa penelitian seismik yang dilakukan baru-baru ini oleh kapal bor Ankara, MTA Oruc Reis, di Mediterania Timur berada dalam batas-batas landas kontinen Turki. Erdogan juga menekankan bahwa Turki tidak tertarik untuk melanggar hak negara lain tetapi juga tidak akan mengizinkan pelanggaran.

Dia mengatakan semua tindakan Turki di kawasan itu sah dan bahwa tindakan baru-baru ini terhadap Turki oleh negara lain dimaksudkan untuk mengepung negara itu dari laut.

"Kami tidak akan pernah tunduk pada skema ini. Tidak ada negara atau perusahaan yang dapat melakukan survei [pengeboran] di wilayah kami tanpa izin kami."

Erdogan mengkritik klaim yurisdiksi maritim Yunani melalui pulau Meis atau Kastellorizo, di lepas pantai Turki, dengan mengatakan bahwa kasus untuk zona seluas 40.000 kilometer persegi (11.662 mil laut persegi) melalui pulau sekitar 10 km persegi (3,9 mil persegi) adalah  sesuatu yang konyol dan tidak berdasar.

Dalam pidatonya, Erdogan mengatakan dia akan mengadakan pembicaraan telepon secara terpisah dengan Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel pada Kamis malam (13/8) waktu setempat.

Sebagai bagian dari kegiatan survei hidrokarbon negara itu, Turki mengeluarkan NAVTEX (teleks navigasi) pada 10 Agustus 2020, mengumumkan bahwa Oruc Reis akan mulai melakukan penelitian seismik baru di Mediterania Timur.

Keputusan Turki datang menyusul kesepakatan pembatasan kontroversial yang ditandatangani antara Yunani dan Mesir, hanya sehari setelah Turki mengatakan akan menunda kegiatannya di kawasan itu sebagai tanda niat baik setelah upaya mediasi dari Jerman.

Sebagai respon, Turki akhirnya mengizinkan Oruc Reis untuk melanjutkan kembali aktivitasnya di sebuah wilayah di dalam landas kontinen Turki. Kapal Oruc Reis akan melanjutkan aktivitas seismik di Mediterania Timur bersama dengan kapal Cengiz Han dan Ataman hingga 23 Agustus.

Turki secara konsisten menentang pengeboran sepihak yang dilakukan pemerintahan Siprus Yunani di Mediterania Timur, dengan menyatakan bahwa TRNC juga memiliki hak atas sumber daya di daerah tersebut.

Keputusan Turki untuk mengumumkan eksplorasi baru di Mediterania Timur menimbulkan kekhawatiran di Yunani. Pada hari Senin (10/8) Athena menanggapi keputusan Turki itu dengan dengan menempatkan angkatan lautnya dalam keadaan siaga.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya