Berita

Syed Ibrahim Syed Noh/Net

Dunia

Tolak Rencana Aneksasi Tepi Barat Oleh Israel Anggota Parlemen Malaysia Akan Kirim Petisi Ke Kedubes AS

RABU, 12 AGUSTUS 2020 | 16:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menyikapi rencana Israel yang akan menganeksasi wilayah Tepi Barat, anggota parlemen Malaysia berencana akan mengirim petisi ke kedutaan besar Amerika Serikat dan Palestina pada Senin depan.

Syed Ibrahim Syed Noh mengatakan lebih dari 130 anggota parlemen dari pemerintah dan oposisi telah menandatangani petisi yang menguraikan enam rekomendasi. Ia mengatakan, hal itu juga akan disampaikan ke Inter-Parliamentary Union dan Regional Parliamentary Union seperti Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

Petisi itu antara lain menyerukan pengusiran Israel dari Perserikatan Bangsa-Bangsa serta semua badannya.


"Saya ingin mengumumkan hari ini bahwa petisi telah ditandatangani oleh lebih dari 130 anggota parlemen dari pemerintah dan oposisi. Mereka telah menunjukkan solidaritas dan dukungan terhadap mosi dan rekomendasinya," katanya seperti dikutip dari NST, Rabu (12/8).

Syed Ibrahim mengatakan alasan petisi itu karena pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini bahwa rencananya untuk mencaplok bagian Tepi Barat yang diduduki Israel "belum keluar dari meja" namun meskipun meskipun rencana 1 Juli tidak berjalan sesuai jadwal.

Netanyahu juga mengatakan bahwa meskipun ada kendala pandemik Covid-19 dan perlawanan dari banyak pihak, rencana kontroversial tersebut tetap akan dilanjutkan.

Syed Ibrahim mengatakan rekam jejak Israel atas pelanggaran mencolok terhadap perjanjian, resolusi PBB, dan hukum internasional adalah kesaksian tentang apa yang mungkin terjadi.

“Saya khawatir Israel akan terus melanggar kedaulatan Palestina dan akan langsung menindas Palestina,” katanya.

Syed Ibrahim juga meminta anggota parlemen di negara lain untuk bergabung dalam upaya menuntut AS dan Israel menghentikan rencana aneksasi.

“Ini bukan tentang agama semata karena ada Muslim, Yahudi, dan Kristen di Palestina. Ini tentang kedaulatan dan keinginan untuk hidup damai dan harmonis di tanah, harta benda, dan keluarga mereka sendiri,” katanya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya