Berita

Syed Ibrahim Syed Noh/Net

Dunia

Tolak Rencana Aneksasi Tepi Barat Oleh Israel Anggota Parlemen Malaysia Akan Kirim Petisi Ke Kedubes AS

RABU, 12 AGUSTUS 2020 | 16:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menyikapi rencana Israel yang akan menganeksasi wilayah Tepi Barat, anggota parlemen Malaysia berencana akan mengirim petisi ke kedutaan besar Amerika Serikat dan Palestina pada Senin depan.

Syed Ibrahim Syed Noh mengatakan lebih dari 130 anggota parlemen dari pemerintah dan oposisi telah menandatangani petisi yang menguraikan enam rekomendasi. Ia mengatakan, hal itu juga akan disampaikan ke Inter-Parliamentary Union dan Regional Parliamentary Union seperti Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

Petisi itu antara lain menyerukan pengusiran Israel dari Perserikatan Bangsa-Bangsa serta semua badannya.


"Saya ingin mengumumkan hari ini bahwa petisi telah ditandatangani oleh lebih dari 130 anggota parlemen dari pemerintah dan oposisi. Mereka telah menunjukkan solidaritas dan dukungan terhadap mosi dan rekomendasinya," katanya seperti dikutip dari NST, Rabu (12/8).

Syed Ibrahim mengatakan alasan petisi itu karena pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini bahwa rencananya untuk mencaplok bagian Tepi Barat yang diduduki Israel "belum keluar dari meja" namun meskipun meskipun rencana 1 Juli tidak berjalan sesuai jadwal.

Netanyahu juga mengatakan bahwa meskipun ada kendala pandemik Covid-19 dan perlawanan dari banyak pihak, rencana kontroversial tersebut tetap akan dilanjutkan.

Syed Ibrahim mengatakan rekam jejak Israel atas pelanggaran mencolok terhadap perjanjian, resolusi PBB, dan hukum internasional adalah kesaksian tentang apa yang mungkin terjadi.

“Saya khawatir Israel akan terus melanggar kedaulatan Palestina dan akan langsung menindas Palestina,” katanya.

Syed Ibrahim juga meminta anggota parlemen di negara lain untuk bergabung dalam upaya menuntut AS dan Israel menghentikan rencana aneksasi.

“Ini bukan tentang agama semata karena ada Muslim, Yahudi, dan Kristen di Palestina. Ini tentang kedaulatan dan keinginan untuk hidup damai dan harmonis di tanah, harta benda, dan keluarga mereka sendiri,” katanya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

UPDATE

Dua Nama Hilang dari Daftar Calon BPK

Kamis, 10 September 2026 | 00:17

UAG Perkuat Sekolah Rakyat dan Talenta Halal Nasional

Kamis, 10 September 2026 | 00:06

Langkah Berani Gubernur Sultra Tertibkan Aset Usik Zona Nyaman Oknum Tertentu

Rabu, 09 September 2026 | 23:52

DPRD DKI Dukung Perluas Program Pendidikan bagi Santri Perkotaan

Rabu, 09 September 2026 | 23:32

Salat Istisqa Digelar di Lahat, Bursah Zarnubi Mohon Hujan segera Turun Merata

Rabu, 09 September 2026 | 23:22

DPR Dorong Pembangunan dari Desa Lewat Rakernas AKSI

Rabu, 09 September 2026 | 23:20

Rosan Roeslani Masuk Dua Besar Menteri Berkinerja Terbaik

Rabu, 09 September 2026 | 23:00

DPR: Kalau Ada Laporan Masyarakat, Polri Tak Perlu Ragu

Rabu, 09 September 2026 | 22:59

Jangan Sampai Indonesia jadi Sasaran Empuk Jaringan Narkoba Internasional

Rabu, 09 September 2026 | 22:45

Mantan Napi KDRT Diduga Kriminalisasi Istri Lewat Kesaksian Palsu ART

Rabu, 09 September 2026 | 22:31

Selengkapnya