Berita

Ekonomi Inggris jatuh ke dalam resesi/Net

Dunia

Terlambat Lockdown, Kontraksi Ekonomi Inggris Paling Buruk Di Antara G7

RABU, 12 AGUSTUS 2020 | 14:19 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Inggris secara resmi telah masuk ke dalam jurang resesi setelah terjadi kontraksi sebesar 20,4 persen untuk kuartal kedua tahun ini dan 2,2 persen pada kuartal pertama.

"Resesi yang disebabkan oleh pandemik virus corona telah menyebabkan penurunan PDB (produk domestik bruto) kuatal terbesar yang pernah tercatat," ujar Wakil Ahli Statistik Kantor Statistik Nasional (ONS), Jonathan Athow pada Rabu (12/8).

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kontraksi kuartal II yang dialami oleh Inggris sangatlah buruk. Bahkan, data dari The Guardian menunjukkan, kontraksi ekonomi Inggris untuk kuartal II paling buruk di antara negara-negara G7.


Kontraksi paling kecil dialami Jepang dengan 7,6 persen, lalu AS dengan 9,5 persen, Jerman dengan 10,1 persen, Kanada dengan 12 persen, Italia dengan 12,4 persen, Prancis dengan 13,8 persen, dan Inggris 20,4 persen.

Politisi Partai Buruh, Annaliese Dodds mencuit, ekonomi Inggris juga lebih buruk dari negara-negara Eropa lainnya. Di mana Uni Eropa secara keseluruhan mengalami penyusutan sebesar 11,9 persen pada kuartal II.

Ekonom dari Pantheon, Sam Tombs mengatakan, buruknya kontraksi yang dialami Inggris dikarenakan lambatnya penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson.

"Kegagalan pemerintah Inggris untuk mengunci lebih awal dan membasmi Covid-19 dengan cepat menjadi salah satu kesalahan kebijakan ekonomi makro terbesar di zaman modern," ujarnya.

"Kita semua sudah membayar harga yang mahal," sambungnya.

Inggris sendiri baru memberlakukan kuncian atau lockdown pada 23 Maret 2020. Negara-negara Eropa, seperti Jerman, Italia, dan Prancis sudah menetapkan kuncian jauh sebelum Inggris.

Saat ini, jumlah kasus Covid-19 di Inggris sudah mencapai lebih dari 313 ribu dengan angka kematian mencapai 46.526.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya