Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka/Net
Munculnya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam panggung politik membuat Pilkada Kota Surakarta semakin dinamis.
Pasalnya, Gibran yang berpasangan dengan kader PDIP Teguh Prakosa mendapat mayoritas partai politik seperti PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, dan PSI, dengan total 40 kursi DPRD. Otomatis, hal ini menjadikan pasangan partai banteng itu berpotensi besar memenangkan pilkada.
Tapi di sisi yang lain, PKS yang menyatakan tidak mendukung pasangan Gibran-Teguh masih berusaha mencari lawan tanding Gibran-Teguh meskipun kemungkinannya sangat kecil.
PKS harus mencari kawan koalisi agar bisa mengusung pasangan calon mengingat syarat minimal pencalonan adalah 9 kursi, sementara PKS hanya memiliki 5 kursi DPRD di Solo.
Meskipun berpeluang besar memenangkan pemilihan kepala daerah, kemunculan Gibran di pilkada mendapat sorotan dan kritik dari masyarakat.
Sejumlah aktivis di Kota Solo menggelar aksi Aksi Kamisan ke-73 di Lingkar Gladag, Solo, Jawa Tengah, Kamis (23/7) lalu dengan mengangkat isu ancaman politik dinasti. Mereka juga menganggap Gibran masih minim pengalaman politik.
Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusa Farchan menilai, meskipun pasangan Gibran-Teguh memiliki kans besar untuk menang, tapi pasangan ini harus mampu menghadirkan panggung politik yang sehat dan cerdas.
“Dalam spektrum yang lebih luas, saya kira publik menaruh harapan besar agar pasangan Gibran-Teguh mampu menghadirkan panggung politik yang sehat dan cerdasâ€, ujar Yusa kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (12/08).
Yusa menilai, dalam kacamata demokrasi substansial, akses melimpah pada diri Gibran terhadap resources politik dan ekonomi menjadikan menang secara kuantitatif dengan selisih angka-angka statistik yang lebar tidaklah cukup.
“Gibran harus menang secara kualitatif dengan cara-cara cerdas dan kreatif melalui program-program unggulannya untuk mengembalikan bandul demokrasi lokal yang terus berayun secara ekstrim ke arah demokrasi liberal-kapitalistik†tuturnya.
Lebih lanjut, Yusa berharap, Gibran mampu menghadirkan politik sehat dengan tidak mereproduksi cara-cara politisi pada umumnya, yang terkesan berburu suara dan menggantungkan kemenangan pada praktik vote buying atau politik transaksional.
“Era pandemik Covid-19 merupakan titik rawan di mana potensi terjadinya politik transaksional melalui vote buying sangat tinggi. Tentu kita tidak mengharapkan kondisi ini karena akan merusak proses rekonsolidasi demokrasi," demikian Yusa Farchan.
