Ketua KPK: Butuh Komitmen Dan Integritas Bersama Dalam Memberantas Korupsi

Upaya memberantas korupsi memang tidak mudah. Karena itu perlu adanya komitmen dan integritas yang kuat dalam memberantas korupsi.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, H. Firli Bahuri, saat menghadiri penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara BPK RI, Polri, dan BPK RI dengan Kejaksaan RI di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (11/8).

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua BPK, Dr Agung Firman Sampurna, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin.

“Kami ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua BPK RI yang telah mengadakan acara penandatangan MoU antara BPK-RI dengan Kejaksaan RI dan BPK-RI dengan Polri. Penandatanganan MoU yang baru saja dilaksanakan ini merupakan komitmen bersama antarlembaga negara dalam menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam upaya mewujudkan tujuan negara. Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tegas Firli melalui keterangannya, Selasa (11/8).

Firli juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada BPK yang telah menuntaskan LHP atas LKP K/l tahun 2019. Karena, diakui Firli, tugas para auditor BPK RI sangatlah berat terlebih lebih dalam situasi pandemik Covid-19. Di mana pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara langsung. Tapi para petugas BPK RI harus tetap melaksanakan tugas secara profesional, andal, cermat, dan tepat waktu.

Sebagaimana hasil penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) tahun 2019 pada Senin, 20 Juli 2020, di Istana Negara, BPK RI telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP yang diaudit setiap tahunnya dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut (2016-2019).

“Sebagaimana yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, bahwa setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab, harus dikelola dengan transparan dan sebaik-baiknya, serta digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Perolehan opini atas hasil pemeriksaan pun merupakan cerminan dari kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," ucap mantan Kapolda Sumatera Selatan ini.

Ditambahkan Firli,"Hari ini kita mengikuti acara penandatangan MoU antara BPK dengan Polri, dan BPK dengan Kejaksaan RI. Penandatanganan MoU bukan hanya sekadar acara seremonial tetapi mengandung makna yang begitu luas yaitu menunjukkan semangat kerja sama mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan dalam upaya menjamin entitas keuangan pemerintah yang profesional, transparan, dan akuntabel.”

Dalam kesempatan tersebut, Firli pun mengutip sekaligus mengingatkan kata-kata Bung Karno “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsa sendiri".

Sehingga, menurut Firli, tugas KPK akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Melawan para koruptor, melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan ketertinggalan dan melawan intoleransi, melawan persekusi, melawan korupsi.

Karena, lanjutnya, korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara. Tetapi korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak-hak rakyat, hak asasi manusia. Karena itu korupsi bisa dikatakan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan (corruption is a crime againts humanity).

"Bahkan banyak negara gagal mewujudkan tujuannya dikarenakan kejahatan korupsi. karena itu, sudah saatnya seluruh anak bangsa berperan untuk menghentikan korupsi dan mengangkat senjata bambu runcing perlawanan terhadap korupsi dan mengatakan 'Ayo Tidak Korupsi!'” tegasnya.

Karena itulah, mantan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri ini mengajak semua anak bangsa terus berkomitmen untuk memberantas korupsi. Demi mewujudkan mimpi, di seluruh negeri NKRI bersih dan bebas dari segala bentuk korupsi.

"Our country has given everything to us, so it is time for us to pay back to our state, our people and our beloved country NKRI," ucap Firli.

“Pada kesempatan ini pula, kami ingin menyampaikan selamat kepada lembaga polri dan kejaksaan yang telah menunjukan pertanggungjawaban tata kelola keuangan yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan mendapat opini WTP berturut turut setidaknya pada lima tahun terakhir, namun tidak boleh membuat terlena atau cepat puas," imbuhnya.

Tetapi, tambahnya, dijadikan sebagai penyemangat untuk terus melakukan perbaikan dan pembenahan, karena setiap tahun tantangan pengelolaan keuangan negara terus bertambah. Dan menjaga akuntabilitas tata kelola keuangan negara adalah sebuah keharusan, kewajiban, dan kebutuhan.

"Kami berkeyakinan bahwa melalui semangat kerja sama yang dituangkan dalam MoU ini akan menjadikan BPK RI sebagai lembaga penjamin akuntabilitas entitas keuangan negara. Sedangkan Kejaksaan, Polri, dan KPK memberikan jaminan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia. Sehingga Indonesia yang bebas dan bersih dari korupsi bukan hanya mimpi, tetapi akan terus bersemi di NKRI,” demikian Firli Bahuri.