Jubir Pemerintah Jerman Steffen Seibert/Net
Pemerintah Jerman melalui juru bicaranya, Steffen Seibert, mendesak agar Turki dan Yunani segera bertemu untuk melakukan pembicaraan langsung untuk mengurangi ketegangan dan menyelesaikan perselisihan kedua negara mengenai hak maritim di Mediterania Timur.
Berbicara pada konferensi pers di Berlin, Seibert mengatakan Berlin sangat prihatin atas ketegangan yang terjadi antara Turki dan Yunani baru-baru ini di wilayah tersebut.
“Ada kebutuhan mendesak bagi pihak-pihak yang terlibat, Yunani dan Turki, untuk terlibat dalam pembicaraan langsung guna membahas sengketa hukum maritim dan mudah-mudahan menyelesaikannya,†katanya, seperti dikutip dari Daily Sabah, Senin (10/8).
Ketika ditanya apakah Kanselir Jerman Angela Merkel akan mencoba menengahi antara Ankara dan Athena, Seibert menjawab dengan hati-hati dan mengatakan Berlin sedang memantau perkembangan dengan cermat.
“Pemerintah federal berhubungan dengan kedua belah pihak, dan siap memberikan kontribusi di mana pun itu bisa membantu. Tapi yang paling penting adalah pembicaraan langsung,†tegasnya.
Bulan lalu Merkel telah berupaya membantu meredakan ketegangan antara Turki dan Yunani, setelah Athena keberatan dengan survei seismik Ankara di daerah selatan pulau Kastellorizo (Megisti-Meis), salah satu pulau terkecil di Yunani di Laut Aegea dan hanya berjarak 2 kilometer dari pantai Turki.
Namun langkah kontroversial Yunani pekan lalu untuk menandatangani perjanjian pembatasan maritim dengan Mesir, yang menurut Turki melanggar landas kontinen dan hak maritimnya serta Libya, telah memperburuk ketegangan antara kedua negara tetangga.
Turki mengumumkan pada hari Senin (10/8) bahwa kapal seismiknya Oruc Reis akan melakukan penelitian di wilayah tersebut hingga 23 Agustus. Turki mengirimkan pesan di Navtex, sistem teleks navigasi maritim internasional, mengumumkan kapal tersebut akan melakukan aktivitas di luar Kastellorizo antara Agustus. 10 dan 23 Agustus.
Turki telah membatalkan penyelidikan yang dilakukan sebelumnya oleh kapal Oruc Reis bulan lalu untuk mengadakan negosiasi dengan Yunani dan Jerman, yang saat ini memegang jabatan presiden bergilir Uni Eropa. Namun pekan lalu suasana telah memburuk setelah Yunani dan Mesir menandatangani kesepakatan untuk membentuk zona ekonomi eksklusif (ZEE) di wilayah tersebut. Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan apa yang disebut kesepakatan maritim itu batal demi hukum.
Ankara mengkritik Yunani karena menjalankan kebijakan maksimalis di Mediterania Timur dan menggarisbawahi bahwa klaim maritimnya melanggar hak kedaulatan Turki, sementara kementerian luar negeri Yunani pada Senin mengadakan pertemuan militer dan menuduh Turki mengancam perdamaian di Mediterania Timur.
